2014-09-24: WRTG: NYMEX Light Sweet Crude: $91.52 (-0.89)
2014-09-24: WRTG: ICE Brent: $96.97 (-1.42)
2014-09-24: WRTG: RBOB Gasoline NY Harbor: $2.5847 (-0.0267)
2014-09-24: WRTG: Heating Oil NY Harbor: $2.6871 (-0.0295)
2014-09-24: WRTG: NYMEX Natural Gas: $3.85 (0.013)
2014-09-22: OPEC: Daily Basket Price: $94.37
Rabu, 01 Oktober 2014

Berita

Pelaksanaan Program Prioritas Energi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 19/HUMAS KESDM/2010
Tanggal: 30 Maret 2010

         
Pelaksanaan Program Prioritas Energi sebagai Tindak Lanjut
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010
di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai tindak lanjut rapat kerja antara Presiden RI dengan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan para Gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas tanggal 2 – 3 Februari 2010, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Dari 14 Program Prioritas yang ada dalam Instruksi Presiden tersebut, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan tugas untuk melaksanakan Program Prioritas Nomor 8 tentang Energi yang mencakup atas 2 program utama yaitu Program Peningkatan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik (meliputi penanganan kebutuhan listrik jangka pendek di berbagai daerah, penyusunan rencana pengembangan kapasitas listrik, pengembangan PLTU skala kecil di berbagai daerah) dan Program Ketahanan Energi (meliputi peningkatan pasokan listrik, pengembangan geothermal, dan pengembangan energi alternatif di luar panas bumi). Sebagai upaya melaksanakan seluruh program yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut, pada hari ini Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melaksanakan Rapat Koordinasi Program Prioritas Energi dengan melibatkan perwakilan instansi seluruh Pemerintah Daerah, yaitu Bappeda dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi serta pimpinan PT PLN (Persero) baik, Kantor Pusat maupun perwakilan PLN seluruh wilayah yang ada

Kondisi Sektor Ketenagalistrikan Saat ini

Saat ini kapasitas terpasang pembangkit nasional adalah sebesar 30.941 MW yang tersebar atas pulau Sumatera 4.948 MW, Jawa-Madura-Bali 23.009 MW, Kalimantan 1.175 MW, Sulawesi 1.195 MW, Nusa Tenggara 265 MW, Maluku 182 MW, Papua 168 MW. 83% dari total kapasitas terpasang pembagkit tersebut atau sebesar 25.752 MW dioperasikan oleh PT PLN (Persero), 14% atau 4.269 MW dioperasikan oleh perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer – IPP), dan 3% atau 920 MW dioperasikan oleh perusahaan pembangkit terintegrasi (Private Power Utility – PPU). Rasio elektrifikasi baru mencapai 66% dan rasio desa berlistrik sebesar 93%.

Kondisi sistem kelistrikan untuk periode akhir Februari 2010 adalah dari 26 sistem kelistrikan utama, sebanyak 15 sistem (Sumbagut, Nias, Tj. Pinang, Bangka, Pontianak, Barito, Sampit, Bontang, Poso, Sulawesi Selatan, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, dan Lombok) mengalami kondisi defisit. Adapun yang dimaksud kondisi defisit adalah potensi pemadaman sebagian pelanggan (secara bergiliran) tidak dapat dihindari. 

Tingginya pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik yang mencapai rata-rata 9% per-tahun yang tidak mampu dikejar oleh pertumbuhan pasokan tenaga listrik, telah menyebabkan beberapa sistem kelistrikan di daerah mengalami kondisi krisis penyediaan tenaga listrik. Kondisi krisis penyediaan tenaga listrik adalah apabila kemampuan penyediaan tenaga listrik lebih rendah dari permintaan/beban listrik atau bila besarnya cadangan operasi lebih rendah dari 1 (satu) kali kapasitas unit terbesar dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan tidak ada penambahan pembangkit baru pada sistem tersebut.

Berkaitan dengan kondisi ini Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 89-12/20/600.1/2010 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik, dimana sebanyak 28 sistem kelistrikan daerah (untuk beban puncak > 10 MW sebanyak 9 sistem dan untuk beban puncak < 10 MW sebanyak 19 sistem) dinyatakan sebagai daerah krisis. Sesuai Peraturan Menteri ini, PT PLN (Persero) wajib segera mengatasi daerah krisis penyediaan tenaga listrik dan menjaga kecukupan penyediaan tenaga listrik sesuai kebutuhan sistem masing-masing.


Langkah Penuntasan Kondisi Krisis

Sebagai upaya untuk menanggulangi kondisi krisis penyediaan tenaga listrik, Pemerintah bersama-sama dengan PT PLN (Persero) telah menyusun program aksi penanggulangan krisis penyediaan tenaga listrik yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu Jangka Pendek (< 1 tahun), Jangka Menengah (1 – 2 tahun), dan Jangka Panjang (> 2 tahun). Langkah aksi yang dilakukan dalam Jangka Pendek antara lain adalah membeli kelebihan daya yang dimiliki oleh perusahaan swasta (excess power), dimana dalam aksi ini telah terkontrak tambahan daya sebesar  132 MW (Indonesia bagian barat sebesar 104 MW dan Indonesia bagian timur sebesar 29 MW), sewa genset dengan rencana total tambahan sebesar 700 MW (sudah terealisasi sebesar 210 MW) atau 30 %, mempercepat waktu pemeliharaan pembangkit dan jaringan, rekonfigurasi/manuver jaringan, dan himbauan pengurangan/penghematan penggunaan listrik (demand side management).

Dalam jangka Menengah, langkah aksi yang dilakukan adalah sewa pembangkit, perbaikan (retrofit) trafo dan mesin pembangkit, relokasi mesin pembangkit/trafo, debottle-necking jaringan/trafo, pembangunan PLTU skala kecil dengan total kapasitas sebesar 700 MW dan akselerasi penyelesaian proyek 10.000 MW tahap I, dimana kemajuan yang telah dicapai adalah pada tahun 2009 adalah sebesar 300 MW dari PLTU Labuan telah beroperasi. Direncanakan proyek-proyek tersebut beroperasi secara bertahap sebagai berikut: pada tahun 2010 sebesar 3.976 MW, 2011: 3.506 MW, 2012: 996 MW, 2013: 960 MW, dan 2014: 200 MW. Sedangkan di Jangka Panjang, langkah aksi yang dilakukan adalah penyelesaian proyek 10.000 MW Tahap II, penyelesaian proyek-proyek IPP dan penambahan jaringan/trafo.

Perkiraan Capaian Target Instruksi Presiden Tahap Pertama

Dalam Rapat Koordinasi ini telah disepakati beberapa hal terkait dengan Program Peningkatan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dan Program Ketahanan Energi antara lain Pemerintah Daerah diminta agar menyampaikan kebutuhan listriknya untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan dan diserahkan kepada PLN untuk dilakukan upaya pemenuhannya; PLN diminta dapat segera melaksanakan program penanggulangan krisis penyediaan tenaga listrik di seluruh daerah, baik melalui pembelian excess power, sewa pembangkit atau pembangunan PLTU skala kecil; terkait dengan IPP yang terkendala, agar PLN segera melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak IPP terkendala dengan melakukan renegosiasi business to business dengan opini BPKP terhadap IPP yang telah melaksanakan pembangunan (kategori 1), sudah financial closing (kategori 2), dan membatalkan kontrak IPP yang sama sekali belum ada langkah konkrit pelaksanaan PPA (kategori 3) sesuai ketentuan dalam PPA; PLN diminta untuk lebih memfokuskan pengembangan listrik di wilayah barat dan timur mengingat bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa relatif aman; dan Pemerintah segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan agar Pemerintah Daerah dapat ikut berperan dalam penyediaan tenaga listrik dan regionalisasi tarif.  

Berdasarkan upaya yang dilakukan dan melaksanakan koordinasi secara kontinyu dengan instansi terkait, maka perkiraan capaian target program prioritas energi pada bulan April 2010 atau B04 yang merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ke-dua program utama, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dan Program Ketahanan Energi adalah:

Program Utama Peningkatan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik


a.    Penyusunan Rencana Pengembangan Kapasitas Listrik
  • Penyelesaian dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) di tingkat internal & Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) disampaikan oleh PLN kepada Kementerian ESDM dapat diselesaikan dengan tingkat capaian adalah 50%.
  • Inventarisasi data dan informasi serta perhitungan kebutuhan dan pertumbuhan listrik daerah dalam rangka mengatasi krisis terlaksana dengan capaian adalah 10%.
b.    Pengembangan PLTU Skala Kecil di Berbagai Daerah
  • Pra Feasibility Study (FS) dalam tahap pelaksanaan dengan capaian adalah 10%.

Program Utama Ketahanan Energi

a.    Peningkatan pasokan listrik
  • Pembangunan pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi dan gardu distribusi, saat ini dalam tahap pembentukan panitia lelang, pekerjaan sipil, pembangunan pondasi, pematangan tanah (capaian berkisar antara 5 – 10%).
b.    Pengembangan geothermal
  • Beberapa diantaranya dalam tahap pekerjaan desain fasilitas produksi uap.
c.    Pengembangan energi alternatif di luar panas bumi
  • Pelaksanaan pemasangan PLTS 50 WP tersebar di 32 provinsi dengan kapasitas 3,55 MW, saat ini dalam tahap pembentukan panitia lelang (5%)
  • Pelaksanaan pembangunan PLTMH 1,53 MW, dalam tahap pembentukan panitia lelang (5%)
  • Pelaksanaan studi kelayakan energi laut, dalam tahap pembentukan panitia lelang (5%)
  • Pelaksanaan Desa Mandiri Energi di 50 lokasi, dalam tahap pembentukan panitia lelang (5%)

Kepala Biro Hukum dan Humas




Sutisna Prawira 
PDFCetakE-mail