2014-10-23: WRTG: NYMEX Light Sweet Crude: $82.81 (0.1)
2014-10-23: WRTG: ICE Brent: $86.22 (0.82)
2014-10-23: WRTG: RBOB Gasoline NY Harbor: $2.2134 (0.0132)
2014-10-23: WRTG: Heating Oil NY Harbor: $2.5132 (0.0276)
2014-10-23: WRTG: NYMEX Natural Gas: $3.711 (0.041)
2014-10-21: OPEC: Daily Basket Price: $82.09
Sabtu, 25 Oktober 2014

Selamat datang di ESDM

LISTRIK

Subsidi Listrik RAPBN Tahun Anggaran 2012, Rp 45 Triliun

JAKARTA – Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi VII DPR RI mengenai Penetapan Asumsi dasar Subsidi Listrik untuk RAPBN Tahun Anggaran 2012 memutuskan subsidi listrik untuk tahun Anggaran 2012 sebesar 45 triliun. Besaran susbsidi tersebut sesuai dengan yang diusulkan Pemerintah. Kamis, (29/9/2011).

“Sebagaimana pada Nota Keuangan dan RAPBN 2012, subsidi listrik diusulkan sebesar Rp. 45 triliun yang terdiri dari subsidi tahun berjalan sebesar Rp 40,5 triliun dan kekurangan subsidi 2010 sebesar Rp 4,5 triliun,” tutur Menteri ESDM mengawali Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Menurut Menteri, subsidi listrik masih perlu disediakan utamanya untuk beberapa kelompok pelanggan yang masih belum mampu membayar berdasarkan keekonomian. Perkembangan realisasi subsidi sampai dengan semester I 2011 ini adalah sebesar Rp. 41,82 triliun atau 103% dari alokasi pada APBN 2011 atau 64% dari alokasi pada APBN-P 2011.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran subsidi listrik yaitu, BPP, margin usaha, volume penjualan listrik, dan Tarif Tenaga Listrik (TTL). BPP tenaga listrik sangat dipengaruhi oleh energy mix pembangkit yang ditentukan oleh tepat waktunya COD PLTU 10.000 MW tahap I, pengembangan panas bumi, dan ketersediaan pasokan gas dan batubara, serta tepat waktunya penyelesaian pembangunan infrastruktur gas, terutama FSRU. Selain itu, BPP juga dipengaruhi besaran susut jaringan dan biaya operasi yang pada tahun 2012 ditargetkan berturut-turut sebesar 8,5% dan Rp. 2,5 triliun.

Komisi VII DPR RI meminta Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP).

Terkait dengan permintaan tersebut, Menteri ESDM menyatakan, Pada tahun 2012, upaya perbaikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, antara lain meliputi, perbaikan energy mix melalui tersedianya pasokan gas, terbangunnya infrastruktur gas dan terselesaikannya Proyek 10.000 MW, Pengendalian Harga Energi melalui penerbitan Kepmen ESDM No. 0617.K/32/MEM/2011 tentang Harga Batubara Untuk PT PLN (Persero) dalam Rangka Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Permen ESDM No. 02/2011 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

Langkah selanjutnya, Pemerintah akan mengoptimalisasi pembangkit listrik swasta melalui pengendalian operasi guna mengurangi pemakaian BBM dan program efisiensi melalui efisiensi operasi dan penurunan susut jaringan. (SF)

Update Terakhir (Kamis, 29 September 2011 19:23)

PDFCetakE-mail