2014-10-23: WRTG: NYMEX Light Sweet Crude: $82.81 (0.1)
2014-10-23: WRTG: ICE Brent: $86.22 (0.82)
2014-10-23: WRTG: RBOB Gasoline NY Harbor: $2.2134 (0.0132)
2014-10-23: WRTG: Heating Oil NY Harbor: $2.5132 (0.0276)
2014-10-23: WRTG: NYMEX Natural Gas: $3.711 (0.041)
2014-10-21: OPEC: Daily Basket Price: $82.09
Sabtu, 25 Oktober 2014

Berita

Dirjen EBTKE Membuka Temu Nasional DME

DENPASAR. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Luluk Sumiarso, mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Darwin Zahedy Saleh membuka Temu Nasional Desa Mandiri Energi (DME) di Denpasar, Bali, Senin 29 November 2010.  Hadir pula dalam acara tersebut Deputi dari Kantor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Perwakilan dari Gubernur Bali serta Pemangku kepenetingan di bidang DME.

Dalam sambutan MESDM yang dibacakan oleh Dirjen EBTKE, Indonesia sebagai negara kepulaan dengan jumlah pulau kurang lebih berjumlah 17 ribu, dimana sebagian besar penduduknya masih bertempat tinggal di kawasan perdesaan dengan jumlah 70 ribu desa namun 45 persennya masih dikategorikan sebagai desa tertinggal. "Mengingat hal tersebut, pembangunan nasional haruslah dimulai dari daerah perdesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya setempat,"ujar dia. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah mencanangkan berbagai program guna mendorong perekonomian perdesaan, salah satunya yaitu DME. Menurut dia, sejak diresmikan program DME oleh Presiden Republik Indonesia (RI)  pada 20 Februari 2007, manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah perdesaan terutama yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik."Program DME bukan hanya mendukung kebijakan energi, namun juga mendorong kemajuan perekonomian masyarakat perdesaan,"kata dia.

Luluk menjelaskan, dalam kurun periode 2007-2009, pemerintah telah menargetkan terbentuknya DME sebanyak 2000 unit, tetapi hasilnya pada periode tersebut baru sebanyak  633 desa telah dikategorikan sebagai DME dengan rincian 237 DME ber basis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan 396 berbasis non BBN. "Walaupun jumlah DME yang telah dikembangkan saat ini masih jauh dari jumlah DME yang ditargetkan, namun semangat untuk mengembangkan DME harus tetap ada, melalui partisipasi aktif dan komitmen bersama,"tuturnya.

Pada tahun ini, kata dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian sedang mengembangkan 50 DME di 19 propinsi, selain itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perindustrian juga berperan aktif dalam pengembangan program DME ini.

Luluk menjelaskan, program DME termasuk salah satu program diversifikasi energi yaitu dengan pemanfaatan energi terbarukan. Saat ini, lanjutnya, pemanfaatan energi baru dan terbarukan baru mencapai 4,5 persen dari total konsumsi energi nasional. Guna mendorong pengembangan EBT agar lebih bergairah, Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan bahwa pada tahun 2025 nanti, minimum sebesar 17 persen kebutuhan energi nasional harus dapat dipenuhi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan.  Bahkan berani mewacanakan visi energi 25/25 yaitu nasional, energi baru terbarukan dapat berperan sebesar 25 persen untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada tahun 2025 nanti. "Visi Energi 25/25 menekankan pada 2 hal penting, yaitu upaya konservasi energi di sisi pemanfaatan untuk menekan laju penggunaan energi nasional, dan upaya  diversifikasi energi di sisi penyediaan dengan mengutamakan energi baru terbarukan,paparnya.

Akan tetapi, kata dia, pengelolaan energi nasional khususnya pengembangan energi terbarukan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Untuk mencapai target itu semua perlu ditekankanbeberapa prinsip yang harus dijaga  dalam pengelolaan energi demi tercapainya keberhasilan pemenuhan energi secara mandiri antara lain mengelola energi dengan memanfaatan sumber energi setempat, mengembangkan  kegiatan produktif melalui pemanfaatan energi, menggunakan teknologi energi yang dapat diproduksi secara lokal, serta membangun kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Sumber : http://www.energiterbarukan.net/

Update Terakhir (Selasa, 30 November 1999 07:00)

PDFCetakE-mail