“Pengembangan energi laut memang belum akan menjadi solusi jangka pendek, satu atau dua tahun ini. Namun demikian, sejak sekarang Pemerintah perlu mempersiapkan agar energi laut segera dapat menjadi bagian dari solusi keenergian nasional, sebagai bagian dari program diversifikasi sumber energi. Jika tahun depan pilot percontohan dan program perintisan energi arus dan energi gelombang sudah bisa dimulai, maka dalam lima tahun mendatang bisnis energi laut ini akan berkembang pesat”, demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Mukhtasor, Anggota Dewan Energi Nasional sekaligus Ketua Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI).
Lokakarya ini mempertemukan para pelaku dunia usaha dan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat dukungan implementasi pemanfaatan energi laut di Indonesia.
Lokakarya juga mengidentifikasi kesiapan lokasi untuk pengembangan energi laut, serta kesiapan dan keekonomian teknologi energi laut baik dari dalam maupun luar negeri. Lokakarya diikuti oleh perwakilan atau undangan dari berbagai kementerian terkait, lembaga penelitian, dunia usaha dan perguruan tinggi. Beberapa pemerintah daerah yang memiliki potensi energi laut juga hadir dan turut membahas bersama strategi percepatan agar energi laut dapat dimanfaatakan di daerah-daerah.
Menurut Mukhtasor, strategi implementasi energi laut dapat menempuh double tracks. Pertama, mendorong pemanfaatan teknologi dalam negeri, yaitu pembangkit listrik skala kecil, untuk memperluas akses listrik di pedalaman dan/atau pulau-pulau terpencil. Pembangkit listrik arus laut dan gelombang laut skala 20-100 KW dapat diproduksi oleh produsen nasional. Strategi Kedua, menjalin kerja sama internasional untuk implementasi energi laut skala menengah dan besar agar energi laut dapat memperkecil ketergantungan kita kepada bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah dapat membuat program perintisan pembangkit listrik arus laut, dimulai dengan pembangunan pilot percontohan 1 MW lebih dulu, dan setelah sukses diamati dalam tiga tahun, kapasitas tersebut dapat ditingkatkan menjadi 20-50 MW per lokasi. Setelah itu, dunia usaha akan ramai mengikuti jejak untuk berbisnis dalam industri yang baru ini.
“Untuk mencapai hal tersebut, Asosiasi Energi Laut Indonesia meminta kepada Pemerintah agar tidak saling menunggu dalam pengembangan energi laut. Sejak sekarang Pemerintah perlu mengeluarkan panduan yang jelas tentang kewenangan perizinan dalam bisnis energi laut, harga listrik energi laut, serta mempercepat terwujudnya pilot percontohan.”, demikian Mukhtasor melanjutkan.
Pada kesempatan yang sama, Dr. Herman Darnel Ibrahim, mantan Direktur PLN dan juga Anggota Dewan Energi Nasional menambahkan, “dalam konteks pembuatan peta jalan perintisan dan pengembangan energi laut perlu dilakukan pemilihan lokasi (short-list) yang potensial dalam pengembangan energi arus laut dan gelombang laut, pemilihan produk teknologi serta pemberian indikasi range biaya produksi”.
Dalam usaha mempecepat implementasi energi laut tersebut, sejumlah isu terkait dengan regulasi, standard dan kesiapan rantai industri juga dibahas. Ir. Subaktian Lubis, M.Sc dari Puslitbang Geologi Kelautan - Kementerian ESDM, menjelaskan “ASELI sebagai mitra pemerintah turut berupaya melakukan inisiasi dan mediasi dengan kementerian terkait diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga jika diperlukan dapat menjadi masukan bagi penyusunan regulasi, standarisasi dan sertifikasi pengembangan energi laut”. (SF)
