0

Moratorium Pertambangan, Sudirman Said : Suasananya Memungkinkan

JAKARTA - Di acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/4), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memerintahkan untuk segera menyiapkan moratorium kelapa sawit dan pertambangan. Alasan moratorium dikeluarkan adalah, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Demikian halnya dengan lahan tambang, Presiden tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya. "Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ucap Presiden seperti dikutip dari website resmi Kantor Sekretaris Presiden.

Kelestarian alam menurut Presiden harus dilestarikan."Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian alam kita, karena harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia," ujar Joko Widodo.

Selaku penanggung jawab sektor pertambangan dan energi, Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan. "Tentu kita akan ikuti arahan Presiden, memang kita belum bahas secara detail, namun kalau dari sisi lingkungan memang ada banyak kasus kasus lingkungan yang tidak di recovery dengan baik tentu Presiden punya satu pertimbangan untuk tidak memberikan izin baru," ujar Sudirman ditemui usai menyaksikan Penandatanganan Jual Beli Gas antara PLN dengan BP Berau,Jumat (15/4).

Pemberlakuan moratorium pertambangan saat ini, menurut Sudirman merupakan waktu yang tepat dan memungkinkan karena saat ini komoditi tambang sangat tertekan. "Moratorium ini sejalan dengan apa yang saat ini sedang kita bangun yakni percepatan hilirisasi produk-produk pertambangan dan konsolidasi," lanjut Sudirman.

"Saya kira dengan moratorium ini akan Mempermudah atau akan memperkuat upaya konsolidasi tambang karena sebaiknya industry tambang sebaiknya diisi oleh pelaku-pelaku yang serius yang peduli pada lingkungan sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang kemarin-kemarin kita dengar,"tambah Sudirman lagi.

Sebelum menutup Sudirman mengatakan,"memang animo untuk membuka tambang baru juga tidak terlalu besar dan yang namanya moratorium adalah kebijakan tertinggi jadi harus sepenuhnya dipatuhi". (SF)

Copy Right © 2019 Ministry of Energy and Mineral Resources
Secretariat General of Ministry of Energy and Mineral Resources
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat 10110
Phone. 021 3804242 Fax. 021 3507210
Berita Geologi Contact Center