Optimalkan Pencapaian Target RUPTL, Pemerintah Petakan Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA - Pemerintah optimis bahwa pengembangan energi terbarukan merupakan salah satu solusi mengatasi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar fosil yang memberatkan neraca perdagangan nasional. Kontribusi pemanfaatan energi terbarukan juga harus ditingkatkan untuk mempertahankan pembangunan yang berkelanjutan.
Negara menargetkan pemanfatan energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas infrastruktur pembangkit listrik EBT, baik melalui jalur komersil maupun non komersil.
Dalam sesi panelis Indo EBTKE Conex 2019 kemarin (7/11), Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Harris menjelaskan bahwa Pemerintah mengintensifkan pembangunan infrastruktur energi untuk masyarakat pedesaan, pulau terluar dan kawasan perbatasan berupa pembangkit listrik berbasis surya, mikrohidro, bayu, arus laut, dan biomassa dengan sistem off grid. Sementara pengembangan pembangkit listrik EBT oleh sektor swasta melalui sistem on-grid dan off-grid komunal.
"Upaya-upaya yang telah dan yang sedang dilakukan untuk mengembangkan EBT khususnya di bidang pembangkitan tenaga listrik ada yang dilakukan secara komersil maupun melibatkan Pemerintah Daerah untuk membiayai. Kalau untuk yang komersial kita sudah tahu bersama saat ini ada Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017. Untuk yang didanai oleh Pemerintah Daerah juga ada regulasi yang mengatur," tutur Haris.
Ia mengungkapkan adanya beberapa kendala yang dihadapi pihak swasta selaku investor, terutama terkait pembiayaan dalam pengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT. "Pada tahun 2017-2018 ada kontrak PLT EBT sebesar 75 kontrak. Ada 13 yang sudah komersial, ada 30 yang sedang konstruksi dan ada 32 lainnya masih mencari pembiayaan. Ini sulit sekali untuk mengurangi dari 32. Banyak kendala yang terdapat di sana, terutama masalah bankability dari project," terangnya.
Harris juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah tengah berupaya mengimplementasikan target pengembangan EBT yang telah ditetapkan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), salah satunya melalui penyusunan peta jalan (roadmap) EBT. "Mengenai roadmap hydro, kalo kita lihat dari RUPTL, ada lebih dari 70.400 MW yang sudah ditargetkan dari tahun 2019-2028 nanti. Saat ini di dalam proses untuk bisa mengimplementasikannya tetapi kalo kita lihat progress yang ada sekarang terutama proses pengadaan yang sedang dilakukan, kelihatannya aka ada benturan-benturan," pungkasnya.
Kemungkinan benturan yang ada menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan dalam upaya mengimplementasikan RUPTL. Di dalam RUPTL masih terdapat potensi yang sudah diidentifikasi yaitu sekitar 20.000 MW yang dapat dioptimalkan untuk kebutuhan listrik dalam negeri. Selain besaran potensi yang ada di RUPTL, masih dimungkinkan pula potensi lainnya sekitar 1.104 MW.
"Saat ini kita tidak hanya berfokus kepada apa yang sudah digariskan di dalam RUPTL, tetapi kita juga harus memikirkan yang lain. Potensi-potensi lainnya tentunya dengan mempertimbangkan pasar-pasar yang lain. Di sini ada upaya-upaya yang harus kita lakukan tentunya untuk menciptakan pasar EBT," tandasnya. Strategi pengembangan EBT antara lain mendukung pelaksanaan RUPTL PLN Persero 2019-2028, dan menciptakan pasar-pasar energi yang baru melalui sinergi BUMN, sinergi dengan rencana pembangunan daerah, serta sinergi dengan rencana pengembangan dengan Kementerian/Lembaga lain.
"Memang banyak tantangan yang kita hadapi tetapi saya rasa dengan kebersamaan kita semua, ini bisa kita selesaikan. Mungkin satu yang sangat penting adalah masalah regulasi. Selalu ditanya juga mengenai regulasi. Karena sudah beredar mengenai regulasi Permen 50 sedang direvisi, dan ya peraturan ini terus kita sempurnakan untuk mendukung pengembangan EBT ke depan," pungkasnya. (RWS)