Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Pengembangan EBT Nasional
JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Meski demikian, hingga tahun 2019 porsi EBT baru mencapai 9,15% pada bauran energi nasional dengan total kapasitas pembangkit sebesar 69,7 GW. Pemerintah menyadari banyaknya tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target EBT tersebut.
"Indonesia saat ini sedang beralih dari pola pertumbuhan yang digerakkan oleh sumber daya serta bergantung pada modal dan tenaga kerja, menjadi pola pertumbuhan yang berbasis produktivitas tinggi serta inovasi. Kuncinya adalah pertumbuhan yang lebih merata, infrastruktur dan koneksivitas, inovasi dan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta ketahanan air, pangan dan energi," tutur Harris dalam panel diskusi virtual bertajuk "Indonesia's New Energy Paradigm: Meeting Indonesia's National Renewable Energy Target" yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia pada Rabu (9/9).
"Saya rasa kita sedang mengalami masalah yang sama yaitu krisis ekonomi karena dampak dari Covid-19. Kemudian ketergantungan kita akan bahan bakar fosil masih sangat tinggi sehingga mengharuskan kita untuk mengimpor. Oleh sebab itu, Pemerintah terus mengupayakan untuk beralih ke energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk energi terbarukan yaitu sekitar 417,8 GW dan baru termanfaatkan sebesar 10,4 GW. Jadi masih banyak sekali potensi yang belum termanfaatkan," ungkap Harris.
Pengelolaan energi baru dan energi terbarukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2017 tentang Energi. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban melaksanakan peningkatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Pemerintah juga berkomitmen dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 314-398 juta ton CO2 pada tahun 2030, dengan tindakan mitigasi antara lain pengalihan anggaran subsidi bahan bakar ke kegiatan produktif (infrastruktur), 23% energi terbarukan dari total campuran energi primer nasional pada tahun 2025, dan waste to energy.
Lebih lanjut, Harris menguraikan bahwa saat ini Pemerintah tengah berupaya menciptakan sistem energi masa depan yang bersih dan berkesinambungan berbasis EBTKE sambil mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah juga tengah memperkuat kebijakan untuk membangun level playing field untuk EBT dengan merevisi peraturan perundang-undangan untuk mendukung pengembangan EBT dan menyusun rancangan Peraturan Presiden terkait EBT. Selain itu, dilakukan pula beberapa upaya lainnya dalam pencapaian target pengembangan EBT seperti fasilitas pendanaan murah untuk investasi EBTKE, roadmap pengembangan EBT dengan berbagai terobosan dalam rangka penciptaan pasar-pasar EBT yang baru, dan perbaikan tata kelola pengembangan EBT dengan melibatkan seluruh K/L terkait agar harga PLT EBT lebih kompetitif.
Selain berbagai upaya pencapaian target pengembangan EBT di atas, Pemerintah juga melaksanakan beberapa strategi pengembangan EBT, antaralain pengembangan PLTs dan PLTBM secara masif; model resource based renewable energy development untuk EBT skala besar; REBED (RE based economic development); modernisasi sistem jaringan infrastruktur listrik nasional, dan pengembangan biofuel dan greenfuel.
Terakhir, Harris menjelaskan parameter yang diatur dalam Rancangan Perpres Pembelian Harga dari EBT. "Parameter yang diatur dalam Rperpres EBT adalah harga keekonomian EBT yang wajar dan terjangkau, Pemerintah memberikan insentif/kompensasi, kuota EBT per tahun ditetapkan oleh MESDM mengacu pada RUEN, pengadaan proyek-proyek EBT yang transparan, justice for all dan bankable, kontrak yang bankable, serta dukungan Kementerian/Lembaga," ujarnya.
"Rperpres ini menjadi salah satu upaya dan komitmen Pemerintah dalam mencapai target EBT sebagai implementasi target KEN dan RUEN. Percepatan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki energi mix menuju energi terbarukan," pungkas Harris. (RWS)