Strategi Pemerintah Optimis Kejar Target EBT 23%
JAKARTA - Pemerintah optimis bauran EBT sebesar 23% dapat tercapai pada tahun 2025 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Meski capaian bauran EBT sampai dengan akhir tahun 2019 baru sekitar 9,15%, Pemerintah akan terus berupaya mengejar target bauran EBT tercapai dan meminimalisir tantangan pengembangan EBT di Indonesia.
Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah adalah menurunkan biaya EBT sehingga tarifnya dapat masuk secara skala keekonomian yang wajar. Untuk mengejar hal tersebut, kebijakan harga tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) tetapi Peraturan Presiden (Perpres).
"Di dalam Perpres, tarif EBT kita upayakan harga keekonomian yang wajar, namun terjangkau dengan insentif. Kalau untuk panas bumi, kami berikan insentif dengan cara Pemerintah ikut melakukan pemboran atau eksplorasi. Kemudian juga dengan dana risk mitigation tadi kita menggunakan sumber-sumber pendanaan murah dan ini yang akan memudahkan kita akses pendanaan," ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, FX Sutijastoto dalam wawancara khusus salah satu televisi swasta Indonesia (Senin, 14/9).
Dalam RPerpres tentang tarif EBT tersebut akan ada penugasan kepada Kementerian dan Lembaga untuk mendukung EBT ini, serta pelaksanaan perbaikan tata kelola.
"Kami sinergikan dengan pembangunan daerah, berikan iklim investasi mudah. BKPM cukup progresif bahkan ada instruksi presiden agar persetujuan satu pintu itu di BKPM. Ini harus dilaksanakan. Strategi ini melibatkan Kementerian Lembaga terkait, oleh karena itu kami gunakan Perpres," tuturnya.
Selain upaya pada aspek regulasi, Pemerintah juga mengupayakan penciptaan pasar EBT sesegera mungkin bagi PLTS dan PLTA skala besar "PLTA ini ada di Sulawesi. Sulawesi itu ada demand yang cukup besar. Dengan mengintegrasikan transmisi ini PLTA yang cukup besar di, Sulawesi ini bisa terserap di industri smelter," terang Toto.
Penciptaan pasar dilakukan pula dengan mendorong industri di kawasan yang memiliki potensi sumber daya EBT yang besar, seperti Flores dan Bajo. Dengan mendorong pengembangan panas bumi di Flores yang potensinya sekitar 1000 MW, diharapkan industri perikanan dan eco wisata juga akan turut berkembang. Selain itu, Pemerintah melaksanakan pula program cofiring biomassa dan pengembangan biofuel.
"Ini semua kita upayakan agar bisa capai 23%. Sisanya, dilakukan melalui program biofuels, B30 sudah baik dan Pertamina sangat konsisten mengembangkan, bahkan bisa bangun kilang D100 di Dumai. Ini strategi capai 23%," pungkasnya. (RWS)