Keseriusan Pemerintah Dalam Penataan Kebijakan Pertambangan

Wednesday, 25 January 2017 - Dibaca 9234 kali

Jakarta (25/01), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot Aryono membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Kebijakan Pertambangan Nasional, di ruang pertemuan Gd.C Direktorat Jenderal Minerba. Didampingi oleh Para Direktur dilingkungan minerba beserta Staf Ahli Menteri ESDM, Dirjen Minerba menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan titik tolak Minerba untuk melakukan penataan sumberdaya kita kedepan, pertambangan (mineral dan batubara) merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Dirjen Potensi Pertahanan - Kementerian Pertahanan atau yang mewakili;Dirjen Bina Administrasi KewilayahanKepala Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan atau yang mewakili;Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam - BAPPENAS atau yang mewakili; Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan - KLHK atau yang mewakili;Direktur Perencanaan Tata Ruang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau yang mewakili;Kepala Badan Informasi Geospasial atau yang mewakili;Kepala Badan Tenaga Nuklit (BATAN) atau yang mewakili;Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau yang mewakili;Para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Kementerian ESDM atau yang mewakili;Para Asosiasi di bidang Mineral dan Batubara; serta Narasumber; dan Anggota Tim Perumus Kebijakan Pertambangan. Dalam sambutannya Dirjen Minerba juga mnyampaikan bahwa kegiatan pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, ujar Dirjen Minerba.

Focus Group Discussion / FGD dilaksanakan dalam rangka melakukan perumusan Penyusunan Kebijakan Pertambangan Nasional Indonesia. FGD kali ini akan membahas topik mengenai ketersediaan. Tujuan yang ingin dicapai dalam FGD ini adalah perspektif pertambangan secara global dalam rangka menentukan kebijakan dan implementasi bisnis pertambangan di Indonesia (humas)