Dukungan Pemda dan Masyarakat Jadi Kunci Sukses Pembangunan Jargas
Jakarta, Pemerintah berkomitmen menyediakan pasokan energi yang murah, efisien dan bersih kepada masyarakat. Antara lain melalui pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Salah satu kunci sukses pembangunan jargas adalah adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.
Dukungan pemda ini seperti perizinan dan lahan. Sedangkan dukungan masyarakat berupa willingness to connect masyarakat atau kesediaan masyarakat untuk beralih dari penggunaan LPG ke gas bumi, serta willingness to pay (kesediaan membayar) dan ability to pay (kemampuan bayar) masyarakat.
Demikian benang merah Konsultasi Publik Pembangunan Jargas Melalui Skema KPBU di Kota Bogor, Kamis (10/6), yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Noor Arifin Muhamad dalam acara tersebut mengungkapkan, pembangunan jargas telah dilaksanakan Pemerintah dengan dana APBN sejak 2009 dan hingga 2020, telah terbangun 535.555 sambungan rumah (SR). Di sisi lain, Pemerintah menargetkan pembangunan jargas mencapai 4 juta SR pada tahun 2024. Untuk mencapainya, Pemerintah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Pembangunan jargas dengan menggunakan APBN terbatas jumlahnya. Untuk itu, Pemerintah mendorong kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU di mana salah satunya tahapannya adalah studi pendahuluan," papar Noor.
Untuk mendukung proses penyusunan studi pendahuluan tersebut, dilakukan konsultasi publik sebagai wadah interaksi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait KPBU Jargas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tranparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas proyek.
"Melalui studi pembangunan ini, akan dikaji perhitungan secara keekonomian, serta keteknikan terhadap lokasi yang dipilih sehingga ketika diajukan menjadi KPBU atau public private partnership akan lebih layak," tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Noor mengharapkan dukungan Pemda Kota Bogor agar rencana pelaksanaan skema KPBU ini dapat berjalan lancar.
Mewakili Pemda Kota Bogor, Asisten Daerah Bidang Perekonomian Kota Bogor Dody Achdiat menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut karena jargas memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Pada tahun 2018, Pemerintah telah membangun jargas di Kota Bogor dan berjalan dengan baik. "Terima kasih kepada Kementerian ESDM yang telah merawat dan memperhatikan Kota Bogor. Jangan ragu, kita akan dukung (program jargas)," tegasnya.
Lebih lanjut Dody mengatakan, terdapat sekitar 350.000 rumah tangga dan diharapkan dapat dipasang jargas. "Kita harapkan kalau semuanya bisa dipasang jargas akan sangat bagus," katanya.
Jargas hemat subsidi LPG
Konsultasi publik ini menghadirkan beberapa narasumber dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Novi Andriani dari Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas, memaparkan, selain menargetkan pembangunan jargas sebanyak 4 juta SR tahun 2024, Pemerintah juga menargetkan penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,6 miliar per tahun, serta pengurangan impor LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun.
"Pemerintah berupaya menekan impor LPG dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Dibutuhkan pembangunan infrastruktur jargas untuk meningkatkan konsumsi gas bumi, khususnya rumah tangga," paparnya.
Kebutuhan pendanaan diperkirakan Rp 38,4 triliun, dengan perincian biaya APBN Rp 4,1 triliun, BUMN Rp 6,9 triliun dan KPBU Rp 27,4 triliun. "Salah satu skema alternatif penyediaan infrastruktur jargas yang dapat menjadi solusi adalah dengan melibatkan peran swasta adalah KPBU," terangnya.
Novi menegaskan, KPBU bukan pengalihan kewajiban Pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, juga bukan privatisasi barang publik. KPBU juga bukan pinjaman atau utang Pemerintah kepada swasta. "Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada Pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik," katanya.
Berdasarkan studi sementara, potensi pemasangan jargas di Kota Bogor adalah 105.176 SR, dengan estimasi total biaya investasi sebesar Rp 775 miliar atau setara dengan Rp 7,73 juta per sambungan rumah tangga.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam studi pembangunan, menurut Novi, meskipun disusun pada tahap perencanaan, analisis kapasitas fiskal harus dilakukan untuk mengukur kemampuan dari sisi pendanaan dalam melaksanakan proyek.
Selain itu, mengingat proyek pembangunan jargas akan dilaksanakan di beberapa daerah, perlu dipastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai dengan rencama pemda tersebut.
Sementara Jimmy Situmorang dari Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa skema KPBU untuk memastikan kualitas layanan yang diterima masyarakat sesuai standar.
Untuk mendukung skema KPBU, Pemerintah menyediakan fasilitas yang beragam guna memenuhi kebutuhan proyek, seperti project development facility (PDF), viability gap fund (VGF) dan penjaminan infrastruktur.
Jimmy memaparkan, Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (PDF). PDF diperlukan untuk memastikan kelayakan dan bankability proyek serta kewajaran alokasi kewajiban dan alokasi resiko yang harus ditanggung oleh Pemerintah. "Lembaga/institusi internasional dapat terlibat dalam persiapan proyek dan penasehat transaksi," tambahnya.
Sementara VGF merupakan kontribusi Pemerintah dalam bentuk tunai dari sebagian biaya konstruksi. VGF diberikan untuk memastikan bahwa harga layanan terjangkau.
Terkait penjaminan infrastruktur, Kementerian Keuangan menerapkan prinsip alokasi resiko yang tepat dalam proyek-proyek KPBU. Jaminan dapat mencakup resiko yang dialokasikan untuk Pemerintah dan diberikan melalui PT PII.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" Balitbang ESDM, Setyorini Tri Hutami memaparkan, berdasarkan analisis potensi permintaan, lokasi prioritas pembangunan jargas tersebar di 4 kecamatan dan 21 kelurahan. Total potensinya sebanyak 105.176 SR atau 31% dari seluruh KK di Kota Bogor. Sedangkan total potensi konsumsi di lokasi terpilih sebesar 1,6 mmscfd atau 45.226 m3 per hari.
Program pembangunan jargas adalah salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang mendukung diversifikasi energi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi gas bumi melalui pipa untuk sektor rumah tangga. (TW)