Kini 580 Nelayan Wajo Melaut Pakai Konkit LPG
Jakarta, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, terus menjadi prioritas Pemerintah. Berbagai program dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, diantaranya adalah Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Tahun 2019. Berkat program ini, sebanyak 580 nelayan di Kabupaten Wajo kini melaut dengan menggunakan konverter kit (konkit) berbahan bakar LPG.
Ini merupakan kali kedua nelayan di Kabupaten Wajo mendapatkan bantuan tersebut. Sebelumnya pada tahun 2018, sebanyak 582 paket juga dibagikan untuk nelayan di daerah itu. Sehingga total 1.162 paket perdana dinikmati nelayan Kabupaten Wajo.
Pembagian paket perdana konkit berbahan bakar LPG tahun 2019 digelar di Pusat Pelelangan Ikan 45 Kelurahan Watalipue, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis (21/11). Acara dihadiri oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris, Wakil Bupati Wajo Amran dan Kepala Dinas Perikanan H. Nasfari dan instansi lainnya.
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran merupakan program berkelanjutan Pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat.
"Kita (Pemerintah) ingin teman-teman nelayan punya daya beli yang cukup. Salah satu caranya dengan Program Konversi BBM ke BBG ini. Kalau kita membandingkan biaya melaut dengan menggunakan LPG dengan bensin, bedanya cukup lumayan," ungkap Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso.
Sebagai perbandingan, setiap kali melaut, nelayan Wajo membutuhkan BBM sebanyak 5 liter atau sekitar Rp 50.000. Sementara dengan menggunakan LPG, dibutuhkan sekitar 1 tabung seharga Rp 20.000. "Isi tabung LPG 3 kg itu ekuivalen dengan 7 liter bensin. Lumayan bisa menghemat Rp 30.000 sekali melaut. Mungkin nelayan yang tadinya mau beli baju sekolah anak tidak bisa, sekarang bisa karena adanya tambahan uang ini," tambah Ali.
Agar program ini dapat berkelanjutan, Pemerintah meminta dukungan Komisi VII DPR. "Kami butuh bantuan dukungan dari Komisi VII DPR agar program ini dapat terus berjalan. Tahun depan kami rencanakan (pembagian paket) lebih besar. Petani juga kebagian," kata Ali.
Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris, mendukung program ini. Selain bertujuan mensejahterakan nelayan, penggunaan konkit berbahan bakar LPG juga ramah lingkungan. "Mesin nelayan ini pakai gas karena energi ini lebih bersih dibanding premium dan solar. Dengan LPG, kita harapkan ekosistem di laut dapat tetap lestari, nelayan juga dapat menangkap ikan dengan hasil yang baik," tutur dia.
Yuliani berpesan kepada para nelayan agar menjaga dan memanfaatkan bantuan ini dengan baik. "Jaga mesin ini, jangan dijual. Gunakan betul-betul untuk menangkap ikan," ujarnya.
Harapan senada juga disampaikan Wakil Bupati wajo, Amran. Dikatakan, paket perdana konkit ini merupakan upaya Pemerintah memberdayakan nelayan. Oleh karena itu, dilakukan seleksi yang ketat terhadap penerima paket ini. "Banyak juga penerima yang dibatalkan karena diberikan ke pihak yang tidak berhak. Ini harus tepat sasaran untuk nelayan kecil," tegasnya.
Kriteria nelayan yang menerima bantuan adalah nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT) dan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP).
Paket perdana yang dibagikan terdiri dari mesin kapal, konverter kit kapal penangkap ikan dan pemasangannya yang terdiri atas pipa penyaluran, regulator, pencampur (mixer) serta peralatan lainnya. Selain itu, tabung LPG 3 kg beserta isinya dan peralatan pendukung seperti as panjang, baling-baling beserta alat kelengkapannya seperti bracket.
Pembagian paket konkit untuk nelayan sasaran telah dilaksanakan Pemerintah sejak 2016. Hingga tahun 2018, Pemerintah telah mendistribusikan 47.554 unit paket konkit di 73 kabupaten/kota dan pada tahun 2019 ini dilaksanakan pembagian sebanyak 13.305 unit paket di 38 kabupaten/kota.
Selanjutnya pada tahun 2020, rencananya akan dibagikan 40.000 unit paket di 26 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Utara. (TW)