Menteri ESDM Buka Kick-off Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk Sektor Energi
Jakarta, Indonesia memegang Keketuaan ASEAN tahun 2023 dengan tema, "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Bertempat di Kementerian Energi dan Sumber Mineral, Jakarta, Jumat (31/3), Menteri ESDM Arifin Tasrif membuka Kick-off Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk Sektor Energi. Keketuaan Indonesia ini diharapkan dapat menguatkan sinkronisasi untuk menghasilkan concrete deliverables yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi yang berkelanjutan.
"Sektor energi menjadi salah satu bagian dari pilar Sustainability yang menyokong Keketuaan Indonesia di ASEAN bersama dua pilar lainnya yakni Recovery and Rebuilding dan Digital Economy," ujar Menteri ESDM dalam kesempatan tersebut.
Indonesia akan memprioritaskan ketahanan energi berkelanjutan melalui pengembangan interkonektivitas pada ASEAN Power Grid dan Trans ASEAN Gas Pipeline untuk mempercepat transisi energi di Asia Tenggara.
Kawasan ASEAN memiliki sumber energi baru dan terbarukan yang sangat besar yaitu lebih dari 17.000 GW untuk dijadikan sebagai modal dalam mencapai target di mana untuk jangka pendek, targetnya adalah porsi EBT pada bauran energi mencapai 23% dan porsi EBT pada kapasitas pembangkit sebesar 35% di tahun 2025 sesuai ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC).
Sementara untuk jangka menengah, Nationally Determined Contributions (NDCs) tahun 2030 sesuai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca masing-masing negara ASEAN. Untuk jangka panjang, targetnya mencapai Net Zero Emission (NZE) sekitar tahun 2050.
"Kami mendorong seluruh anggota ASEAN untuk mendeklarasikan target NZE pada ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-41 di bulan Agustus 2023," imbuh Menteri ESDM.
Komitmen bersama ini akan menjadi dasar Roadmap NZE ASEAN yang dapat digunakan sebagai rencana aksi transisi energi yang adil, terjangkau, handal dan berkelanjutan dengan prinsip "no one left behind" sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial serta prioritas masing-masing negara ASEAN.
Menteri ESDM menegaskan, hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar negara ASEAN untuk peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara masif, pengembangan teknologi bersih, pembangunan rantai pasok regional yang berkelanjutan, serta mempercepat transfer teknologi, pengetahuan dan keahlian antar negara ASEAN.
"Namun untuk mencapai NZE, negara ASEAN membutuhkan penyediaan teknologi rendah karbon berkelanjutan yang dapat diakses, serta pembiayaan berbunga rendah dan mudah diakses dari berbagai sumber," tambahnya.
Berdasarkan Laporan IRENA, ASEAN membutuhkan pembiayaan sebesar US$29,4 triliun pada tahun 2050 untuk pelaksanaan transisi energi dengan 100% EBT. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan dari negara maju dan institusi finansial global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC). (TW)