Menteri ESDM Minta Mobil Mewah dan Industri Pakai BBM Nonsubsidi
Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta agar kendaraan mewah dan industri tidak menggunakan BBM subsidi, melainkan BBM nonsubsidi. Pemerintah berkeinginan anggaran subsidi dapat digunakan untuk menumbuhkan perekonomian.
Hal itu diungkapkan Menteri ESDM ketika melakukan inspeksi mendadak ke 4 SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (9/4). Dalam sidak tersebut, Menteri ESDM didampingi Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.
Berdasarkan hasil sidak, ditemukan kendaraan mewah masih ada yang mengkonsumsi Solar bersubsidi. Arifin mendapatkan mobil pribadi jenis Sport Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MPV) dan truk industri/pengangkut hasil pertanian yang mengisi BBM jenis Biosolar. Setiap SPBU diharapkan melakukan kegiatan promosi BBM nonsubsidi dengan baik, agar masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi.
"Pemerintah mengalokasikan Solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu, bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang komersial. Kita mengimbau, industri yang masih menggunakan solar subsidi, ganti pakai BBM yang tidak bersubsidi. Supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi," tegas Arifin.
Di SPBU 11209108 Rest Area KM 65A, Kabupaten Serdang Bedagai contohnya, Arifin mengingatkan keluarga yang sedang menggunakan mobil sewaan agar jangan menggunakan Solar subsidi.
Demikian juga saat berbincang dengan Daf, supir truk yang membawa air mineral dari Binjai ke kota Padang, Arifin memberikan pemahaman bahwa BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. "Bilang sama Bos, harusnya jangan pakai Biosolar, tapi pakai Pertadex," ucap Arifin.
Menanggapi hal tersebut, Daf pun mengungkapkan bahwa dirinya hanya dibekali uang BBM untuk jenis Biosolar. Ia mengaku sedikitnya tiga kali mengisi Solar dengan jumlah masing-masing 100 liter, yaitu di Serdang Bedagai, Balige, Padangsidempuan, sebelum akhirnya kembali diisi setibanya di Padang.
Menurutnya, antrean kendaraan yang mengisi BBM kerap terjadi di wilayah Balige, hingga 2 jam lamanya. Tidak jarang setelah antre, dirinya tidak mendapatkan BBM sehingga harus membeli di pengecer dengan harga mencapai Rp7.500 per liter. "Biasanya di SPBU Rp5.150, kalau di pengecer Rp7.500, tapi masih bisa dapat barangnya (Solar)," katanya.
Selanjutnya, di SPBU 14201127, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan, kepada awak media Arifin menjelaskan perlunya pembatasan penggunaan Solar subsidi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga minyak dunia dan suplai yang sulit.
"Kalau tidak bisa kita disiplinkan akan menyebabkan jumlah subsidi dan kompensasi Pemerintah akan besar. Setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak bumi, memberikan dampak tambahan beban sebanyak Rp5,7 triliun. Harga minyak sekarang sudah di atas US$100 per barel, sedangkan patokan dalam APBN sekitar US$60 per barel, jadi kurang lebih US$40 dikalikan saja. Kita minta pengertian dari seluruh pihak, yang bukan haknya mengambil BBM subsidi, beli BBM tidak bersubsidi. Kita ingin anggaran subsidi bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian," tambah Menteri Arifin.
Sementara itu, Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan di wilayah Kota Medan karena pasokan BBM terus ditambah. Dari empat SPBU yang didatangi, kondisi stok aman dan tidak ada antrean panjang.
"Kondisi sudah stabil, tidak ada masalah. Seluruh daerah kita lakukan pemantauan, kita cek," jelas Nicke.
Diketahui, untuk tahun 2022, kuota BBM jenis minyak Solar di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 1.077.670 kilo liter (KL), sedangkan kuota Pertalite sebesar 680.293 KL yang tersebar di 33 kabupaten/kota. (RZ/TW)