Optimalkan PNBP, Presiden Jokowi Minta Perencanaan Lifting Efektif dan Efisiensi Biaya Operasi
Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2021 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden berencana mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di mana salah satunya berasal dari kegiatan hulu migas. Antara lain dengan perencanaan lifting migas yang efektif dan efisiensi biaya operasi migas.
"Langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas," kata Presiden Jokowi.
Di samping itu, perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.
Untuk mendanai kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 293,5 triliun.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, serta mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.
Selain itu, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital dan pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. "Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan," ujar Presiden.
Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan yaitu reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi".
Asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,5-5,5%, inflasi 3%, persen, serta Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per US$.
Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sekitar 7,29%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar US$ 45 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel per hari dan 1.007.000 barel setara minyak per hari. (TW)