Jakarta, Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga. Dengan dana Rp 3,2 triliun, tahun 2020 akan dibangun 293.533 sambungan rumah (SR) di 54 Kabupaten/Kota. Pemerintah meminta dukungan Pemerintah Daerah agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Djoko Siswanto dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Kamis (25/7), mengatakan, kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Tahun 2015-2030 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien.

"Jargas juga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil," kata Djoko.

Untuk tahun 2020, Pemerintah akan membangun sebanyak 293.533 SR di 54 Kabupaten/Kota. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah SR yang berhasil dibangun selama 2009 hingga 2018 yaitu sebanyak 325.852 SR di 16 Provinsi meliputi 40 Kabupaten/Kota. "Jumlah ini besar sekali jika dibandingkan dengan jargas yang dibangun selama 10 tahun mulai 2009 hingga tahun ini sebanyak 325.852 SR. Tahun 2020, cuma setahun tapi SR yang dibangun jumlahnya hampir sama dengan 10 tahun," papar Plt. Dirjen Migas.

Daerah yang rencananya akan dibangun jargas tahun 2020 adalah Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Deli serdang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Batam, Kota Sarolangun, Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Musi Rawas, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Bandar Lampung, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Semarang, Kab. Blora, Kab. Lamongan, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab Wajo, Kab. Banggai, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kab. Penajam Paser Utara.

Untuk pembangunan jargas tersebut, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (sub holding gas bumi), untuk melaksanakan penyusunan FEED (Front End Engineering Design)-DEDC (Detail Engineering Design Construction) yang ditargetkan rampung pada Oktober 2019.

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan jargas sangat penting karena berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat beberapa kendala non teknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas untuk rumah tangga seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.

"Kalau pembangunan ini lancar, maka semuanya (sambungan rumah) akan terbangun. Tapi kalau ternyata masih ada yang dibakar, diganggu, maka sebagian pembangunan akan ditunda karena kita tidak bisa menambah anggarannya sebagai pengganti infrastruktur yang rusak," tambah Djoko.

"FEED-DEDC akan menjadi referensi dalam pengajuan APBN program jargas, untuk itu perlu adanya komitmen bersama dan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyukseskan dan aktif dalam percepatan kegiatan FEED-DEDC sehingga data dapat merepresentasikan kondisi riil serta program jargas dapat berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan bagi pemerataan akses energi ramah lingkungan serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah," lanjut Dilo.