Pemerintah Targetkan 78.216 Sambungan Rumah di Tahun 2019

Wednesday, 9 January 2019 - Dibaca 851 kali

Pasuruan, Pemerintah terus berupaya menambah infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) di daerah yang memiliki sumber gas, infrastruktur pasok gas bumi, dan terdapat ketersediaan pengguna. Pembangunan jargas ini merupakan program berkelanjutan Pemerintah untuk memberikan bahan bakar yang murah, bersih, aman dan ramah lingkungan kepada masyarakat.

"Pembangunan jargas merupakan upaya Pemerintah melakukan pemerataan atas pemanfaatan kekayaan alam yang kita punya. Jargas juga merupakan salah satu wujud pemanfaatan dana APBN untuk kegiatan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat akan merasakan manfaat besar penggunaan gas bumi ini karena lebih efisien, mudah, murah, praktis dan mengalir 24 jam penuh tanpa takut kehabisan dan tidak perlu repot angkat tabung" ujar Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM, di sela-sela sambutannya pada acara Peresmian Jargas Kota Pasuruan, Selasa (8/1).

Sebanyak 6.314 SR (Sambungan Rumah) jargas telah dibangun di Kota Pasuruan menggunakan dana APBN Tahun 2018 melalui penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasokan gas jargas kota Pasuruan berasal dari PT Husky CNOOC Madura Ltd. dengan alokasi sebesar 0,2 MMSCFD. Jargas Kota Pasuruan ini tersebar di 8 kelurahan yaitu Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar, Trajeng, Gentong, Purworejo, Bangilan, Kebonsari dan Kebonagung.

Pembangunan Jargas sendiri telah dimulai sejak tahun 2009 dengan menggunakan dana APBN. Hingga tahun 2018, jumlah SR yang dibangun mencapai 325.773 SR di 16 provinsi yang tersebar di 40 kabupaten/kota. Tahun 2019, direncanakan sebanyak 78.216 SR jargas akan dibangun dengan menggunakan dana APBN.

"Nah tahun depan (2020) harapannya, ide kami bisa menyambungkan jaringan sampai 1 juta sambungan per tahun, kalau anggarannya mencukupi," tambah Jonan.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Baso, menambahkan bahwa tahun lalu investasi Pemerintah (untuk jargas) mencapai sekitar 813 Milyar. "Tahun ini (2019) di Jatim akan dikembangkan di Lamongan termasuk Kabupaten Pasuruan kemudian Mojokerto, Bojonegoro kita tunggu dulu selesai pipa Gresem-nya (Gresik - Semarang) . Intinya bahwa harus dulu ada mainline-nya kemudian setelah itu kita akses dari situ. Seperti yang kita ketahui Husky membantu kita dari sisi alokasi gasnya. Pemerintah akan memberikan tugas kepada badan usaha milik negara kemudian nanti dalam pemgoperasiannya mereka bisa bekerja sama dengan pihak lain," papar Alimuddin.

Selama ini kebutuhan LPG subsidi dengan tabung ukuran 3 kg secara nasional mencapai lebih dari 6,5 juta ton/tahun. Namun, produksi gas LPG 3 kg secara nasional baru mampu mencapai 2,5 juta ton. Sehingga perkiraan sebanyak 4 juta - 4,5 juta ton gas harus diimpor atau negara perlu mengeluarkan anggaran US$ 2,5 miliar atau Rp 4 triliun hanya untuk subsidi. LPG 3 kg mendapatkan subsidi Pemerintah sebesar Rp5.000/kg atau setara Rp15.000/tabung 3 kg.

"Jika per bulan rumah tangga menggunakan 3 - 4 tabung, sedikitnya subsidi yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 60.000 - Rp 80.000 per rumah tangga per bulan. Dengan menggunakan jargas, rumah tangga disini bisa menghemat kira-kira Rp 20.000 per bulan," jelas Alimuddin.

Dari sisi lingkungan, emisi gas bumi juga jauh lebih bersih dibandingkan menggunakan BBM dan kayu bakar. Gas bumi yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah tangga merupakan gas alam yang sangat bersih. Jargas jauh lebih aman karena tekanannya lebih rendah daripada tekanan LPG 3 kg. Selain itu, apabila ada kebocoran, gas langsung naik ke atas ke udara bebas, sedangkan gas LPG mengumpul di bawah karena berat jenis gas alam lebih ringan dari LPG.

Direktur Utama PT PGN, Gigih Prakoso, mengatakan saat ini PGN sedang menyiapkan study engineering dan pemetaan titik yang siap untuk dibangun jaringan gas.

"Kalau mau 1 juta sambungan, skema-skema pembiayaan harus kita kembangkan entah itu dari APBN, partnershipdengan pihak ketiga, maupun kerjasama pemerintah dan sektor swasta. Kami petakan dulu titik mana di seluruh Indonesia yang bisa kembangkan dalam 5 tahun ke depan. Sesuai rencana induk pemerintah, dalam 5 tahun ke depan 4,7 juta sambungan," imbuhnya.(NOK)