Pra Rakor Program Konversi BBM ke BBG Untuk Petani Sasaran Tahun 2020
Yogyakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi kembali melaksanakan Program Konversi BBM ke BBG Untuk Petani Sasaran. Ini merupakan tahun kedua pelaksanaan program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat tersebut.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan ini, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan Pra Rakor Program Konversi BBM ke BBG Untuk Petani Sasaran Tahun 2020 di Swiss Belboutique Hotel, Yogyakarta, Kamis (27/8).
Hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Simon Himawan, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Muji Hartoto dari Itjen KESDM, Hendra Arif dari PT Pertamina, perwakilan dari Kementerian Pertanian, Safri Yanto dari Ditjen Migas serta perwakilan dari Dinas Pertanian dari 24 Kabupaten/Kota yang tahun ini mendapat paket konversi.
Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran adalah salah satu program untuk mendukung diversifikasi energi. Program ini bertujuan memberikan solusi penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, mudah didapat dan turut serta menyelamatkan lingkungan dengan menekan emisi gas karbon.
"Pemanfaatan bahan bakar gas untuk petani memberikan dampak positif karena menghemat biaya bahan bakar dan membantu ekonomi petani menuju ekonomi masyarakat yang mandiri dan ramah lingkungan," kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Simon Himawan, yang mewakili Plt. Dirjen Migas Ego Syahrial.
Pada tahun 2020 ini, Pemerintah akan mendistribusikan 10.000 unit paket perdana konversi BBM ke LPG 3 Kg di 6 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG (Liquified Petroleum Gas) Tabung 3 Kg untuk Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, Kementerian ESDM melaksanakan Program Konversi BBM ke LPG 3 Kg dengan kriteria calon penerima:
1. Petani pemilik lahan dengan luas lahan maksimal 0,5 hektar. Untuk transmigrasi, maksimal 2 hektar dengan menunjukan dokumen kepemilikan lahan.
2. Memiliki identitas petani yang direkomendasikan oleh Kepala Desa/ Camat dan disahkan oleh Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas Pertanian setempat.
3. Memiliki identitas KTP, KK dan Kartu Tani.
4. Memiliki pompa air dengan mesin pengerak lebih kecil 6,5 HP.
5. Belum pernah menerima bantuan yang sejenis (mesin pompa air).
6. Mesin pompa air yang dimiliki berbahan bakar bensin.
Petani menjadi bagian program Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso mengungkapkan, melalui kegiatan ini, Pemerintah ingin petani menjadi bagian dari program-programnya.
"Pemerintah membantu petani untuk mendapatkan energi yang bersih dan lebih hemat dibandingkan menggunakan BBM. Selain itu, Pemerintah berkeinginan agar petani menjadi bagian mendukung program-program Pemerintah, khususnya penyediaan pangan. Pada saat yang sama, mereka juga bisa mendapatkan pembiayaan yang murah dalam proses produksinya yaitu dengan menggunakan gas," tambahnya.
Pada pelaksanaan program ini, lanjut Ali, Pemerintah Daerah bertindak sebagai garda terdepan. "Kami harapkan dinas-dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait petani, diharapkan kolaborasinya agar kegiatan berjalan lancar," imbuh Ali.
Paket perdana yang diberikan kepada petani terdiri dari 1 unit mesin, 1 buah tabung LPG 3 kg dan 1 set konverter kit beserta asesorisnya. Paket ini diberikan Pemerintah secara gratis dan diharapkan agar Pemda tidak membebankan biaya apapun kepada para petani.Sementara Safri Yanto dari Ditjen Migas menambahkan, dukungan yang diharapkan dari Pemda apabila mendapatkan alokasi program konversi BBM ke BBG untuk petani, antara lain memastikan daftar nama calon penerima, menyiapkan lokasi pembagian, menyiapkan sarana dan prasarana seperti gudang penyimpanan, listrik, meja dan kursi, tempat untuk merakit dan tempat untuk mencoba paket konversi.
Terkait ketersediaan pasokan LPG, PT Pertamina menyatakan berkomitmen menyediakan kebutuhan masyarakat. Kuota yang ditetapkan Pemerintah bersama DPR, telah memperhitungkan kebutuhan untuk petani dan nelayan yang menggunakan LPG 3 kg. Namun demikian, untuk Pemda yang masih membutuhkan penambahan pasokan LPG 3 kg, dapat mengajukan surat permintaan kepada Ditjen Migas dan PT Pertamina.
Pertemuan yang berlangsung akrab ini juga diisi dengan tanya jawab, serta usulan dari Pemda. Antara lain, usulan agar petani penggarap serta petani yang tidak memiliki mesin juga berhak mendapatkan paket perdana ini. Ada pula Pemda yang meminta penambahan jumlah petani yang menerima paket perdana. (TW)