Presiden Jokowi dan Menteri Energi Arab Bahas Kilang Cilacap
Riyadh, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Khalid Al-Falih, di Royal Guest House, Riyadh, Minggu (14/4). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah reformasi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia sehingga membuat perusahaan-perusahaan Saudi Arabia ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia.
"Salah satu isu lain yang dibahas adalah kemungkinan kerja sama antara Aramco dan Pertamina untuk Kilang Cilacap," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dilansir situs resmi Setkab RI.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan ada satu isu yang masih tertunda yaitu terkait dengan masalah valuasi aset. Presiden mengharapkan agar isu tersebut segera diselesaikan.
"Sekembalinya Presiden ke Indonesia, Presiden akan melakukan pertemuan dengan beberapa menteri untuk menyelesaikan masalah ini," lanjut Retno.
Selain melakukan kerja sama di bidang kilang minyak, pihak Saudi juga tertarik untuk bekerja sama dalam bidang industri petrokimia. "Menurut rencana akan ada kunjungan dari Saudi untuk ke Indonesia guna membahas rencana peningkatan kerja sama baik di bidang energi yang terkait di bidang minyak dan juga industri Petrokimia," ucap Retno.
Kilang Cilacap merupakan salah satu proyek pengembangan kilang minyak (Refinery Development Master Plan/RDMP) Indonesia. Selain Kilang Cilacap, akan dibangun juga 3 kilang RDMP lainnya yaitu Balikpapan, Dumai dan Balongan. Tak hanya itu, Pemerintah juga akan membangun 2 kilang minyak baru (Grass Root Refinery/GRR) di Tuban, Jawa Timur dan Bontang, Kalimantan Timur.
Untuk mempercepat pembangunan kilang minyak baru dan pengembangan kilang minyak, Pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri.
Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih di Jakarta, beberapa waktu lalu menyatakan, Pemerintah memfasilitasi Pertamina yang mendapat penugasan untuk membangun kilang minyak baru dan RDMP. Dengan adanya revisi ini, diharapkan pembangunan kilang dapat berjalan lancar.
"Mudah-mudahan dengan perubahan Perpres itu, (hal-hal) yang dibutuhkan Pertamina (dalam membangun kilang) seperti pendanaan, pembebasan lahan, insentif dan pajak-pajak, tidak menjadi masalah lagi," katanya.
Menurut Soerja, dalam Perpres sebelumnya, hal-hal tersebut juga telah diatur. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih belum cukup untuk mempercepat pembangunan kilang minyak.
Indonesia perlu membangun kilang minyak untuk meningkatkan ketahanan energi nasional serta mengurangi impor BBM. Manfaat lain atas keberadaan kilang adalah menghemat devisa negara, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memacu pertumbuhan industri domestik dan pasar tenaga kerja. (TW)