Tahun 2021, Pemerintah Bakal Bagikan 60.000 Paket Perdana Konkit Untuk Nelayan dan Petani
Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk meningkatkan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani. Tahun 2021 mendatang, rencananya akan dibagikan 60.000 paket perdana program tersebut, di mana masing-masing akan dibagikan 30.000 paket.
Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM sekaligus Plt. Dirjen Migas Ego Syarial dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR dengan bahasan evaluasi kegiatan tahun anggaran 2020 dan rencana kerja dan anggaran tahun 2021, Kamis (3/9).
Jumlah pembagian paket perdana konverter kit untuk nelayan dan petani tahun 2021 yang disepakati dalam RDP ini, meningkat dari rencana kerja sebelumnya. Pemerintah sebelumnya berencana akan membagikan masing-masing 25.000 paket atau total 50.000 paket.
Plt. Dirjen Migas Ego Syahrial dalam paparannya pada awal RDP mengatakan, pagu Ditjen Migas tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,995,4 triliun, di mana 87,18% dari pagu tersebut akan digunakan untuk belanja publik fisik atau pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan dan Petani, serta Studi Pendahuluan Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU.
Lebih lanjut Ego menjelaskan, kegiatan infrastruktur Ditjen Migas tahun 2021 terdiri dari pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 120.776 SR di 21 lokasi dengan jumlah anggaran Rp 1,229 triliun, Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan sebanyak 25.000 paket di 22 propinsi dengan jumlah anggaran Rp 247,5 miliar, Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani sebanyak 25.000 paket di 14 propinsi dengan jumlah anggaran Rp 206,25 miliar.
Selain itu, Studi Pendahuluan Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU di 10 lokasi dengan anggaran Rp 8 miliar dan Layanan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur dengan anggaran Rp 48,34 miliar.
RDP ini juga menyepakati bahwa Kementerian ESDM akan menyampaikan progres infrastruktur hasil refocusing dan realisasi anggaran tahun 2020 kepada Komisi VII DPR.
Dalam sambutan penutup pada akhir RDP, Ego menyatakan akan menindaklanjuti seluruh hasil kesepakatan ini. "Kami mencatat dan akan menindaklanjuti seluruh kesimpulan rapat ini," katanya. (TW)