"Saran saya sih, untuk Pertamina, decision making process-nya untuk produksi itu harus jauh lebih cepat. Harus dibikin mekanisme agar kompetitif," ujar Menteri Jonan usai membuka Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (31/7).

Menurut dia, mekanisme ini penting agar perusahaan pelat merah itu dapat bersaing dengan perusahaan minyak lainnya, terutama perusahaan asing.

Penurunan lifting yang dialami Pertamina, sebenarnya juga dialami perusahaan migas lainnya. Namun secara umum, perusahaan migas yang termasuk dalam top 10 teratas, biasanya produksinya sesuai dengan rencana. "Secara umum, yang top 10, top 20 biasanya sesuai dengan plan. Apalagi yang top 10, seperti Banyu Urip, Exxon dan sebagainya," ujar Jonan.

Apabila proses bisnisnya tidak dipercepat, Jonan khawatir maka target lifting migas Pertamina tidak akan terwujud. Semestinya, hal tersebut tidak terjadi karena lapangan-lapangan migas tersebut dikelola oleh anak bangsa.

"Dalam pandangan saya, masak orang Indonesia sendiri yang mengerjakan itu lebih lama (prosesnya). Itu kan tidak mungkin ya mestinya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Jonan dalam Rapat Pimpinan Kementerian ESDM, Senin (29/7) menegur Kepala SKK Migas Dwi Soejipto atas menurunnya lifting Pertamina.

Dari 10 besar KKKS migas, terjadi penurunan lifting di 6 KKKS, di mana 5 diantaranya merupakan anak perusahaan Pertamina yaitu PT Pertamina EP, Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatra (PHE OSES), Pertamina Hulu Offshore North West Java (PHE ONWJ) dan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Penurunan tajam terutama di Blok Mahakam yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam di mana berdasarkan data SKK Migas semester I tahun 2019, produksinya baru mencapai 34.680 barel per hari atau 69% dari target APBN.

Lifting PHE OSES baru mencapai 27.841 barel per hari atau 87% dari target. Selanjutnya, realisasi lifting minyak Pertamina EP mencapai 75.293 barel per hari atau 89% dari target APBN 2019.