7 Program Prioritas Jangka Pendek Kementerian ESDM
JAKARTA - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyatakan, enam program akan menjadi prioritasnya sebelum tahun 2017. Ketujuh program tersebut yakni, hilirisasi, revisi PP 79 Tahun 2010, penyelesaian Blok Masela, Mahakam dan East Natuna, kebijakan satu harga BBM dan refinery BBM. Dua tambahan program lainnya yakni percepatan proyek 35.000 MW dan kepemilikan saham daerah (Participating interest).
Enam program menjadi program prioritas jangka pendek Kementerian ESDM, pertama kita akan menyelesaikan masalah hilirisasi minerba, yang kedua itu menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 terkait masalah cost recovery, ketiga menyelesaikan permasalahan, Blok Mahakam, Masela dan East Natuna."Ini prioritas karena ini sesuai arahan Presiden juga, ini harus diselesaikan," ujar Jonan dalam acara temu dengan media hari ini. Rabu (26/10).
Program selanjutnya, keempat kebijakan BBM satu harga, ini harusnya sudah lari, kelima pengelolaan harga gas supaya sampai di plan gate atau sampai ditangan konsumen itu bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya terutama negara yang tidak punya gas. "Loh masa negara yang tidak punya gas bisa menjual gas dengan harga yang lebih murah daripada negara yang punya gas, lucu ini," pungkas Jonan.
Selain itu semua, adalagi program prioritas yang harus segera dilaksanakan yakni masalah refinery. Refinery migas itu kita mendukung upaya jumlahnya makin lama jumlahnya makin besar dan jika Pertamina belum bisa maka dapat juga melibatkan pihak swasta."Kebutuhan kita itu kira-kira 1,6 juta barel per hari untuk BBM, nah kapasitas terpasang refinery kita 1,1 juta barel dengan efektifitas sekitar 800.000 barel, ini harus ditingkatkan," jelas Jonan.
Jonan menambahkan, listrik 35.000 MW termasuk transmisi dan gardu induknya juga menjadi prioritas kita. Saat ini yang sudah mungkin 1% sudah jalan, 24% sudah konstruksi dan sebagainya, 24% lagi itu kontraknya sudah selesai dan siap bangun. Jadi sampai sekarang estimasinya yang sudah COD itu kira-kira 1% dan 24% konstruksi dan 24% lagi sudah kontrak PPA yang sudah akan mulai konstruksi." Jadi yang sudah masuk kira-kira sekitar 18.000 MW atau separuhnya. Kalau transmisi dan sebagainya sekitar 8% sudah jalan, konstruksi dan sebagainya itu sudah 40% lebih jadi mustinya itu jalan," tambah Jonan.
Prioritas terakhir adalah kepemilikan saham daerah atau PI (Participating interest) yang menjadi hak Pemerintah Daerah apapun bentuk namanya itu sebaiknya memang harus dimiliki Pemerintah Daerah. Kalau Pemerintah Daerah tidak punya uang yang idealnya adalah dibiayai oleh sponsor utamanya. "Diutangin dulu untuk saham selanjutnya nanti dipotong dari bagiannya. Itu paling ideal. Meminjam ke bank kurang ideal karena nanti kalau tidak bisa bayar akan disita kemudian di lelang nanti jadi milik orang lain. Participating interest itu intinya adalah untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat setempat bukan negara," tutup Jonan. (SF)