Cegah Korupsi, Pemerintah Akan Tandatangani MoU dengan KPK

JAKARTA - Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan ini dilakukan terkait isu dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan di bidang Migas serta pencegahannya. Pemerintah berencana tandatangani MoU dengan KPK untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi khususnya pada sektor migas. Senin, 26 November 2012

Rudi mengatakan bahwa yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu bagaimana industri yang berkaitan dengan Migas ini, mulai dari BP Migas, Kementerian Negara BUMN, ESDM dan Pertamina itu, bersih dari hal-hal yang terindikasikan bersifat korupsi."Indikasi dugaan korupsi yang diberitakan di media diduga berada pada sektor mikro yakni unit pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya akan diadakan pertemuan kembali dan membuat MoU tentang bagaimana cara agar ke depan dapat membuat pembersihan yang laten di seluruh institusi khususnya Kementerian ESDM, Pertamina dan BUMN." ujar Rudi.

Rudi menjelaskan, "inefisiensi yang dikatakan negara hanya mendapatkan 15 % terhadap APBN, pada dasarnya pembandingnya adalah bukan APBN, tetapi berapa harta kekayaan yang digali di Indonesia. Indonesia mendapatkan 85 % sementara gas 70 %. Hasil itu merupakan hasil tanpa Indonesia menyiapkan dana. Artinya Indonesia mendapatkan lebih dari 60 % dari pengelolaan Migas tersebut. Data ini kemudian dipahami oleh pimpinan KPK karena yang selama ini digodok oleh masyarakat yang kemudian diajukan ke MK adalah 15 % terhadap APBN. Padahal tingginya APBN tersebut karena perekonomian Indonesia berkembang dengan pesat".

Selanjutnya Rudi menambahkan, akan dibuat MoU bersama agar semua data menjadi lebih terbuka. Setelah dibuat MoU, langkah selanjutnya akan dibuka secara jelas mengenai rumor yang beredar secara luas di media, kemudian bagaimana agar langkah 'bersih'bersih' yang telah dicanangkan ini benar-benar terlaksana."tambah Rudi.(ANS)

Share This!