Jangan Korbankan Program Pro Rakyat Untuk Menambah Kuota BBM

JAKARTA. Pemerintah berencana untuk melakukan pengaturan ulang BBM Bersubsidi agar tepat sasaran dan volume sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama Wakil Rakyat. Tanpa pengaturan ulang, BBM bersubsidi selain tidak tepat sasaran dipastikan akan melebihi kuota yang pada akhirnya kembali membebani keuangan negara. Subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) belum memenuhi azas keadilan karena saat ini 77% dinikmati 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi. Sementara kelompok 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%. Berdasarkan data tersebut sudah saatnya pengaturan ulang dilakukan sehingga subsidi dapat dialihkan untuk program-program lain yang lebih pro rakyat dan lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita tidak bisa menutup mata, bahwa konsumen yang spesifikasi mobilnya itu pertamax adalah orang mampu. Mereka ini janganlah berlaga tidak mampu, jangan begitu, jangan berlaga tidak mampu, kenapa, karena yang dikorbankan itu adalah bagian dari dana APBN yang semestinya dapat dipergunakan untuk program pro rakyat, buat Jamkesmas, buat mendirikan sekolah dan lain sebagainya itu digelontorkan lagi buat nambah kuota," ujar Menteri.Tahun 2010, distribusi BBM Bersubsidi melebihi kuota yang sudah ditetapkan bersama DPR RI sehingga Pemerintah meminta penambahan kuota BBM Bersubsidi sebesar 1,87 Juta KL. Dengan penambahan sebesar 1,87 juta KL tersebut maka konsumsi BBM Bersubsidi meningkat menjadi 38.379.501 KL. Agar tidak mengulang kejadian yang sama, Pemerintah berencana untuk melakukan pengaturan ulang BBM Bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan volumenya tidak melebihi kuota yang sudah ditentukan. (SF)

Share This!