Jawab Tantangan Geopolitik, Pemerintah Percepat Penataan Sektor Energi

Ketidakpastian geopolitik global yang kian meningkat mendorong pemerintah mempercepat langkah penataan sektor energi nasional. Konflik geopolitik yang masih berlangsung di sejumlah kawasan, ketegangan perdagangan antarnegara, hingga fluktuasi harga energi dunia, mendorong pemerintah memperkuat peran sumber energi domestik dalam memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengibaratkan kondisi geopolitik global saat ini seperti penyakit malaria yang sulit diprediksi perkembangannya. Menurutnya, situasi dunia dapat berubah sangat cepat dan berdampak langsung terhadap rantai pasok maupun harga energi.

"Geopolitik sekarang ini mirip malaria. Jadi kalau pagi sembuh, siang udah mulai keringat dingin. Itulah kira-kira perumpamaan geopolitik sekarang. Hari ini bisa damai, sudah ditekan, besok muncul lagi. Sulit bagi kita untuk menjadikan baseline mana yang akan dijadikan sebagai rujukan," jelas Bahlil saat mengisi acara Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6).

Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, mulai dari Liquefied Petroleum Gas (LPG), Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun minyak mentah.

Salah satu program yang tengah dipersiapkan pemerintah adalah pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi 3 kg. Program yang telah memasuki tahap uji coba ketiga tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dengan memanfaatkan pasokan gas domestik yang melimpah.

Pemerintah menilai CNG dapat menjadi solusi jangka panjang karena bersumber dari gas bumi nasional dan memiliki biaya yang lebih kompetitif. Bahlil menyebut penggunaan CNG berpotensi lebih murah sekitar 30%-40% dibandingkan LPG.

"LPG ini ggak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, makanya kita dorong sekarang CNG," ujar Bahlil.

Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan mulai beredar pada Juli 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen utama untuk mengurangi impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri berbasis minyak sawit.

"Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita," ungkap Bahlil.

Bahlil bahkan memastikan program B50 menjadi fondasi bagi target penghentian impor solar pada tahun ini. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor sawit nasional.

Meski fokus pada peningkatan pasokan dalam negeri, pemerintah tetap membuka opsi diversifikasi sumber impor energi. Salah satunya melalui kajian potensi impor minyak mentah dari Rusia yang saat ini sedang dilakukan oleh lembaga teknis di bawah Kementerian ESDM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Indonesia memiliki alternatif pasokan apabila terjadi gangguan pada pasar energi global.

Di sektor hulu migas, pemerintah juga berupaya mempercepat proyek-proyek strategis yang selama ini berjalan lambat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan Blok Masela. Bahlil mengakui proyek tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan realisasinya tertahan. (NA)

Share This!