Kebijakan BBM dan Subsidi Langsung Sedang Dirumuskan

JAKARTA - Untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang besar, pemerintah menempuh kebijakan pembatasan volume BBM, dan dalam jangka menengah dan panjang melakukan konversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG). Kedua, pemerintah akan merumuskan penyesuaian harga BBM pada level yang tepat, sekaligus memberikan subsidi langsung bagi kelompok miskin.

"Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu, lantas masyarakat yang terdampak kenaikan BBM serta inflasi yang lain, utamanya masyarakat yang miskin, mesti kita berikan bantuan langsung," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pengantarnya saat membuka rapat paripurna kabinet, Rabu (22/2) siang, di Kantor Presiden.

Pemerintah akan melakukan persiapann dan perencanaan yang matang. Pemerintah juga akan membahas masalah ini dengan DPR untuk menetapkan APBN Perubahan, untuk mendapatkan solusi penyelamatan dan penganaman ekonomi Indonesia.

Sebelum menggelar rapat paripurna kabinet membahas Masterplan Percepatan dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI), Presiden SBY bersama Wapres Boediono dan menteri terkait mengadakan rapat terbatas khusus membahas persoalan subsidi BBM ini. Sikap pemerintah, ujar SBY, adalah tidak mengapa keuangan negara menipis asal rakyat miskin tidak terlalu terbebani.

"If we are to be broke, kalau kita akan mengalami kesulitan atau kantung kita agak kempes, biarkan kantung yang kempes itu adalah negara atau pemerintah. Jangan rakyat, utamanya rakyat yang miskin. Jangan," Kepala Negara menjelaskan.

Maksudnya, kalau harus menghadapi kenaikan BBM dan akibatnya pemerintah harus memberikan bantuan kepada rakyat miskin, maka sumber anggarannya harus dipastikan dari sumber yang tepat. "Dalam konteks ini, mau tidak mau, spending atau anggaran dari kementerian dan lembaga, yaitu negara atau pemerintah, harus kita kurangi. Yang bisa kita tunda, kita tunda," SBY menegaskan.

Salah satu opsi yang dipertimbangan adalah subsidi diambil dari anggaran pendidikan. Misalnya, ada kompnen bantuan kepada masyarakat miskin dari aspek pendidikan yang diambil dari anggaran pendidikan, baik yang diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. "Itu sangat penting, agar rakyat merasakan langsung, meskipun ada kenaikan BBM, ada inflasi dalam batas tertentu, tetapi mendapatkan bantuan riil yang bisa mengatasi permasalah akibat kenaikan BBM itu," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden berharap menggalakkan subsidi dari program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) BUMN. "Saya dengar jumlahnya cukup besar, ada yang menyebut sampai Rp 5 triliun. Khusus untuk tahun ini, menghadapi krisis harga minyak dunia dengan segala implikasinya, tolong arahkan dan upayakan CSR itu untuk membantu rakyat kita, utamanya rakyat miskin, dengan prioritas bidang pangan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu." SBY menandaskan.

"Kita masih melaksanakan pembahasan perumusan dan exercise seperti apa yang harus kita tempuh nanti dalam APBN sebagai payung dan juga sebagai kebijakan dasar untuk mengatasi dampak perekonomian global ini, termasuk didalamnya subsidi dan BBM," kata Presiden SBY.

Sumber : http://www.presidenri.go.id/

Share This!