Kementerian ESDM Libatkan Stakeholder Tingkatkan Konsumsi Listrik Per Kapita

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 486.Pers/04/SJI/2022

Tanggal: 25 November 2022

Kementerian ESDM Libatkan Stakeholder Tingkatkan Konsumsi Listrik Per Kapita

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) libatkan pemangku kepentingan dalam diskusi terkait penyusunan program-program peningkatan elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara Forum Diskusi Publik "Sinergi Stakeholder dalam Upaya Peningkatan Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Per Kapita Indonesia" di Surabaya, Jumat, (25/11/2022).

"Kami berharap mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait program-program peningkatan elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita agar target sesuai Rencana Startegis Kementerian ESDM dapat tercapai," ungkap Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa berdasarkan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024, pada tahun 2022 ini Konsumsi Listrik per Kapita ditargetkan dapat mencapai 1.268 kWh/kapita.

"Hingga September 2022 angka konsumsi listrik masih sebesar 1.169 kWh/kapita. Rata-rata konsumsi listrik di ASEAN sendiri sebesar 3.672 kWh per kapita di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi listrik di Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga," jelas Ida.

Ida menyebutkan dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM, hingga tahun 2024 diharapkan angka konsumsi listrik per kapita Indonesia dapat mencapai 1.408 kWh/kapita.

"Dengan penambahan akses listrik kepada masyarakat dan penggunaan peralatan elektronik untuk kegiatan masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan angka konsumsi listrik per kapita di Indonesia" kata Ida.

Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan Edy Pratiknyo menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendorong percepatan peningkatan konsumsi listrik.

"Dengan program peningkatan konsumsi listrik, pemerintah mendorong melalui percepatan perizinan, kami akan mensupport melalui percepatan perizinan sektor ketenagalistrikan," ungkapnya.

EVP Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero) Munief Budiman menyatakan bahwa PLN siap mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konsumsi listrik melalui program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan Electrifying Agriculture.

"PLN hadir dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrikultur melalui kemudahan suplai listrik untuk fasilitas pertanian, perikanan, pertanian dan peternakan," ujar Munief.

Ia menambahkan sampai dengan Oktober 2022 jumlah pelanggan Electrifying Agriculture adalah 191.783 pelanggan dengan total daya terpasang adalah 3.108,6 MVA dan konsumsi 4,26 TWh.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jawa Timur Waziruddin menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memiliki berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi listrik, salah satunya melalui Program Instalasi Rumah/Sambungan Rumah (IR/SR).

Ia mengatakan hibah untuk Program IR/SR dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022 sebanyak 14.401 rumah tangga tidak mampu.

"Pada tahun 2022, selain Bantuan IR/SR Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan Bantuan Token Listrik senilai 300.000 rupiah kepada 19.501 penerima manfaat," ia melanjutkan.

Tahun depan, Program IR/SR ini menyasar sebanyak 5.200 rumah tangga tidak mampu. Stimulus juga diberikan bagi pemilik kendaraan listrik.

"Pengenaan pajak kendaraan listrik hanya 10% atau mendapatkan insentif 90% sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2021," ungkap Waziruddin.

Kegiatan Forum Diskusi Publik ini menghadirkan aspek pentahelix di mana berbagai pihak berdiskusi memberikan sumbang saran bagi peningkatan konsumsi listrik di Indonesia. Selain perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Jawa Timur dan PT PLN (Persero), hadir pula Redaktur Jawa Pos Andrianto Wahyudiono sebagai penanggap diskusi.

Andrian menyoroti tentang pembatasan daya listrik yang masih berlaku di Indonesia. "Ke depannya dengan adanya oversupply ini kita mungkin dapat memberi kebebasan tanpa ada pembatasan daya di rumah tangga sehingga penggunaan alat-alat listrik juga dapat lebih bebas," usul Andrian. Terlebih, dengan pembayaran melalui sistem token masyarakat dapat mengatur pemakaian listrik di rumahnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menyatakan bahwa pemerintah sangat memerlukan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Ia juga mengapresiasi masukan dari stakeholder dalam diskusi.

"Diperlukan rekomendasi kebijakan dan regulasi penguatan pemenuhan akses dan konsumsi listrik pada masyarakat dan dunia usaha. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, PT PLN (Persero) dan Institute for Essential Services Reform (IESR), serta penanggap diskusi yang mewakili akademisi dan media massa", tutup Ida. (U/AMH/AT)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)

Share This!