Kementerian ESDM Raih Penghargaan Implementasi e-LHKPN Terbaik Tahun 2017

Tuesday, 12 December 2017 - Dibaca 1743 kali

JAKARTA - Komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mewujudkan tata kelola sektor ESDM yang baik dan bersih mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apresiasi ini diberikan atas upaya Kementerian ESDM mencegah korupsi melalui pengimplementasian sistem Electronic-Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (e-LHKPN) Tahun 2017.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017, di Jakarta, Selasa (12/12).

Acara dengan tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera" ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla dan Pimpinan KPK.

"Mudah-mudahan dengan semangat baru ini, sistem yang kita aplikasikan lebih baik lagi," ujar ketua KPK Agus Rahardjo.

Sementara, Wapres Jusuf Kalla optimis pengendalian korupsi akan terus membaik seiring implementasi sistem yang ketat. "Saya yakin korupsi akan menurun. Kita ada optimisme akibat pemberantasan korupsi yang keras pasti akan takut melakukan korupsi," jelas Wapres.

Wapres yakin dengan terkendalinya perilaku korupsi, kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. "Kesejahteraan akan baik apabila tidak ada korupsi. Dibutuhkan keteladanan, kebersamaan dan hukum yang baik untuk menjadikan bangsa yang bersih dari korupsi sehingga tidak menjadi negara yang gagal," imbuhnya.

Berikut daftar instansi peraih Kategori Implementasi e-LHKPN Terbaik:

1. Kementerian ESDM

2. Otoritas Jasa Keuangan

3. Kementerian Kesehatan

4. Badan Pemeriksa Keuangan

5. Kementerian Keuangan

6. Pemerintah Kab.Bantul

7. Pemerintah Kab.Bone

8. Pemerintah Kab.Pinrang

9. Pemerintah Kab.Wonogiri

10. PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel

11. DPRD Pemprov Sumsel

12. Perusahaan Gas Negara

13. Perusahaan Listrik Negara

14. Pupuk Indonesia

15. Telekomunikasi Indonesia

Selain itu, ada dua kategori yang diberikan KPK atas penyelenggaraan LHKPN 2017, yaitu Kategori Khusus dan Kategori Kepatuhan atas Pelaporan LHKPN.

Menanggapi dua kategori yang ada, Arcandra berkomitmen dan mengimbau kepada semua pihak di lingkungan Kementerian ESDM untuk meningkatkan kepatuhan atas pelaporan LHKPN di tahun mendatang. "Tahun depan, kita tekadkan untuk meningkatkan kepatuhan atas pelaporan LHKPN," tegas Arcandra. (NA)

Share This!