Menteri ESDM Pimpin Sidang DEN, Pemerintah Jaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Global

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 008.Pers/04/SJI/2025

Tanggal: 3 Maret 2026

Menteri ESDM Pimpin Sidang DEN, Pemerintah Jaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Global

JAKARTA -- Bertempat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Selasa (3/3), Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia memimpin Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 dalam rangka menyikapi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah (Middle East) yang menyebabkan terhambatnya pasokan energi global dan kenaikan harga yang menyertainya akibat penutupan Selat Hormuz.

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap pasokan energi global. Penutupan Selat Hormuz sebagai akibat konflik di Timur Tengah akan mengganggu jalur logistik sekitar 20 persen (20,1 juta barel) pasokan minyak global dan dapat menimbulkan kenaikan harga minyak dunia.

Mencermati kondisi yang ada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM untuk memastikan ketersediaan pasokan energi nasional agar tidak sampai terjadi kelangkaan.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita," ujar Bahlil.

Penutupan Selat Hormuz, menurut Bahlil, bukan sekadar masalah geopolitik, melainkan juga masalah pasokan minyak dunia. Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari melintasi selat itu, termasuk pasokan yang menuju Indonesia.

*"Pasokan energi (crude) untuk kebutuhan Indonesia yang melalui Selat Hormuz berasal dari negara-negara middle east sekitar 19% kebutuhan nasional atau sebesar 25,36 juta barel. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil yang tidak melalui Selat Hormuz," imbuhnya.*

Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Pemerintah sedang mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah ke negara lain yang lebih aman pasokannya, termasuk pasokan dari Amerika Serikat. Langkah ini ditempuh agar ketersediaan untuk kebutuhan nasional tetap terjamin.

Untuk kebutuhan impor BBM, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mendapatkan pasokan dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. "Impor BBM relatif tidak masalah," tegasnya.

Adapun untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang kebutuhan nasionalnya masih dipenuhi melalui impor sekitar 7,3-7,8 juta ton per tahun, Pemerintah mengarahkan sebagian besar pasokannya dari Amerika Serikat sebagai langkah diversifikasi sumber dan penguatan ketahanan energi nasional.

Pengalihan komoditas ini merupakan salah satu rekomendasi utama Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026. Selain itu, rapat menyimpulkan perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel sebagai salah satu referensi.

Sidang Anggota DEN dihadiri oleh unsur Pemerintahan terkait, antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Wakil Tetap Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran) Luky Alfirman. Di samping itu, rapat juga dihadiri 8 Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan DEN dan tata cara seleksi anggota, DEN menyelenggarakan Sidang Paripurna secara berkala minimal dua kali setahun, serta Sidang Anggota yang dipimpin oleh Ketua Harian setidaknya sekali setiap dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Keputusan dan rekomendasi dari Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman operasional cepat bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global. (SF)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Gita Lestari

Share This!