Pagu Indikatif Tahun 2027 Sebesar Rp27,335 Triliun, Kementerian ESDM Alokasikan 82% untuk Kebijakan Pro Rakyat

JAKARTA - Pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat menjadi arah utama kebijakan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Tahun Anggaran 2027. Melalui postur belanja yang lebih berorientasi pada pelayanan publik, Kementerian ESDM menempatkan program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut tercermin dari alokasi 82 persen atau sekitar Rp22,48 triliun dari total pagu indikatif sebesar Rp27.335.640.478.000 yang telah disetujui Komisi XII DPR RI pada Senin malam (15/6). Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur energi dan pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari jaringan gas kota (jargas), listrik desa (lisdes), hingga bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu, guna memperluas akses energi yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

"Jadi hanya 13 persen dari (total) pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027 bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (16/6).

Bahlil menegaskan, sebagian besar anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sejumlah program prioritas yang disiapkan antara lain converter kit untuk petani, pembangunan jaringan gas kota, proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem), pipa transmisi gas Semarang-Solo dan Cirebon-Bandung, serta program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik.

"80% anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat. Yang pertama, konverter kit untuk petani sebesar Rp158,50 miliar. Pipa Gas Dusem Rp3.948,16 milyar yang akan mengalirkan gas dari daerah yang surplus ke yang membutuhkan antara Sumatera dan Jawa. Proyek selanjutnya Jargas, untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan menggunakan gas alam dengan jargas, kita mendapat anggaran sebesar Rp5.212,62 miliar," ujarnya.

Selain memperkuat infrastruktur gas bumi, Kementerian ESDM juga memberikan perhatian besar pada perluasan akses listrik bagi masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2027, pembangunan infrastruktur listrik desa memperoleh alokasi sebesar Rp9,746 triliun, sementara program BPBL bagi keluarga kurang mampu mendapat dukungan anggaran sebesar Rp520 miliar. Kedua program tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan layanan kelistrikan.

Di sisi lain, pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur energi strategis melalui proyek pipa transmisi gas Semarang-Solo yang dialokasikan sebesar Rp702,38 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon-Bandung sebesar Rp577,56 miliar. Kedua proyek yang dikerjakan secara multiyears tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas jaringan gas nasional sekaligus meningkatkan keandalan pasokan energi antardaerah.

Komitmen menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat juga tercermin dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp635,2 miliar untuk program motor listrik, Rp815,6 miliar untuk program kompor listrik, serta Rp58,58 miliar untuk pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

"Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG . Kita mencari sumber energi lain kedepan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG," imbuhnya.

Dengan postur anggaran ini, pemerintah berkomitmen terus memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong pemerataan pembangunan, serta membuka akses energi yang lebih inklusif hingga ke pelosok daerah. (SF)

Share This!