Pemerintah dan DPR Kembali Bahas Pengaturan BBM Bersubsidi 2012

JAKARTA - Pada Rapat Kerja "Pembahasan Pengaturan Pembatasan BBM Bersubsidi tahun 2012" antara Pemerintah dengan komisi VII DPR RI, di Jakarta, Senin pagi (30/01/2012), Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan amanah UU APBN 2012, dimana pengendalian anggaran subsidi BBM dilakukan melalui 2 kebijakan, yaitu pengalokasian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik, yang pada Rapat Dengar Pendapat kali ini turut didampingi, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, Dirjen Migas, Evita H. Legowo, Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman.

Menteri ESDM menuturkan, untuk pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi tahun 2012, mulai April 2012 kendaraan dinas Pemerintah, BUMN dan BUMD diwajibkan untuk tidak menggunakan premium. " Selain itu, pengendalian dilakukan dengan membatasi penggunaan premium bersubsidi untuk kendaraan pribadi di Jabodetabek,"ujar Menteri.

Menteri ESDM juga telah meminta BPH Migas untuk mengintesifkan peran Tim Koordinasi penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (TKP4BBM).

Di samping itu, Menteri menyampaikan, sarana dan prasarana BBM non subsidi akan ditingkatkan secara bertahap, yang didukung upaya peningkatan sosialisasi.

Sementara itu untuk kebijakan diversifikasi BBM ke BBG, Menteri ESDM menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus terus berjalan. " Sangat bagus untuk jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan energi , karena harga BBM semakin mahal sementara gas lebih tersedia di Indonesia,"jelas Menteri.

Saat ini, lanjut Menteri, pilihan BBG adalah CNG dan LGV, diaman secara bertahap kendaraan dinas KESDM telah dikonversi ke BBG. " CNG utamanya untuk angkutan umum perkotaan di daerah yang sumber gas dan infrastrukturnya memadai sedangkan LGV diutamakan untuk kendaraan umum di daerah yang tidak tersedia CNG, angkutan umum eksekutif, serta kendaraan pribadi ,"ungkap Menteri.

Menteri menjelaskan, untuk CNG di Jakarta, Banten dan Jawa Barat sudah tersedia gas 26,1 MMSCFD, sementara di Jawa Timur 6,7 MMSCFD . "Untuk LGV, di Jawa-Bali pada tahun 2012 akan diperlukan sekitar 681 ribu metric ton per hari," pungkas Menteri. (KO)

Share This!