Pemerintah dan DPR Sepakati Subsidi Listrik 2012 Rp 45 s.d. Rp 55 Triliun

JAKARTA - Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai Penetapan Asumsi Dasar Subsidi Listrik untuk RAPBN 2012 yang berlangsung Selasa (14/06/2011) memutuskan pagu indikator subsidi listrik tahun anggaran 2012 antara Rp 45 triliun s.d. Rp 55 triliun.

"Angka tersebut ditetapkan dengan asumsi kurs Rp 9.000/US$ s.d Rp 9.300/US$ dan ICP 75 s.d. 95 US$ per barel," papar pimpinan Raker, Teuku Riefky Harsya, membacakan hasil keputusan rapat yang dihadiri oleh Menteri ESDM, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Migas, dan jajaran pejabat Kementerian ESDM tersebut.

Raker mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan kajian dampak besaran margin usaha PT PLN (Persero) sebesar 7% terhadap investasi dan susut jaringan (losses) serta melakukan evaluasi atas penggunaan margin usaha periode sebelumnya.

Kepada PLN, Raker meminta agar berupaya seoptimal mungkin untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik melalui peningkatan efisiensi operasional dan perbaikan manajemen pengelolaan ketenagalistrikan.

Manajemen pengelolaan tersebut, lanjut Teuku Riefky Harsya, dapat dilakukan antara lain melalui optimalisasi energi mix untuk bahan bakar pembangkit dengan menurunkan penggunaan BBM dan meningkatkan pemakaian gas bumi, batubara dan jenis energi lain, upaya penurunan susut jaringan dengan target 8,5%, dan melakukan evaluasi program sewa genset.

Komisi VII DPR RI juga meminta Kementerian ESDM untuk mengkoordinasikan PT PLN (Persero) dan BP Migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik. Terhadap catatan-catatan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan masukan subsidi listrik tahun 2012 Rp 45 triliun-53,77 triliun dan agar pemerintah mengupayakan gas yang telah dialokasikan untuk PT PLN (persero) dari Jambi Merang, Medco Lematang dan Premier Oil Gajah Baru untuk pembangkit listrik.

Menanggapi hasil kesimpulan rapat kerja tersebut, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyambut baik upaya-upaya untuk mengurangi subsidi listrik. "Pemerintah dapat menyetujui, karena secara over all upaya untuk mengurangi subsidi listrik terutama mengurangi inefisiensi menjadi tujuan dan target kita bersama," ujar Menteri. (KO/PSJ)

Share This!