Pemerintah Terus Upayakan Penurunan BPP

JAKARTA - Pemerintah terus berusaha mengupayakan penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan energi primer untuk menurunkan biaya energi dan meningkatkan efisiensi.

Hal tersebut dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh pada Rapat Kerja lanjutan perihal Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar untuk Subsidi Listrik RAPBN Tahun Anggaran 2012 dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (14/06/2011).

Upaya penurunan BPP BPP tahun 2012 antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pembangkitan dengan prioritas pengembangan pembangkit non-BBM dimana pada tahun 2011 diperkirakan akan beroperasi sebesar 4.592 MW, kemudian pada tahun 2012 sebsar 3.182 MW dari Program 10.000 MW Tahap I; serta dari program pembangkitan reguler Non-BBM, pada tahun 2012 diperkirakan akan COD sebesar 1.038 MW.

Selain itu, akan dilakukan penambahan pasokan gas maupun LNG untuk memenuhi kekurangan pasokan pembangkit gas, yaitu pada tahun 2012 akan ada tambahan gas sebesar 36 TBTU dengan beroperasinya FSRU Jawa Barat, serta pengoptimalan penggunaan energi terbarukan, seperti panas bumi, surya dan energi lainnya.

Dari sisi transmisi, upaya penurunan BPP dilakukan dengan perluasan jaringan transmisi dari grid yang telah ada untuk menjangkau sistem isolated yang masih dilayani PLTD BBM (grid extension) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

"Untuk memenuhi kebutuhan beban puncak direncanakan PLTG berbahan bakar LNG (Jawa dan Sumatera), mini LNG (Regional Indonesia Timur), CNG dan BBM, direncanakan juga pumped storage dan PLTA reservoir," ujar Menteri ESDM.

Melalui langkah-langkah penurunan BPP di atas, lanjut Menteri, maka diharapkan BPP dapat diturunkan dari prognosa realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp 1054/kWh menjadi Rp 962/kWh (estimasi I) dan Rp 1012/kWh (estimasi II). (KO)

Share This!