1. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") tanggal 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi. Dalam resolusi tersebut ditegaskan mengenai hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas SDA-nya.
2. Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 14 Deseember 1962, 25 November 1966, dan 17 Desember 1973. Resolusi ini memperluas ruang lingkup prinsip hak permanent sovereignty (penguasaan permanen) atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya yang masih berada dalam yurisdiksi suatu negara.
3. Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Rights and Duties of States). Resolusi tersebut menegaskan kembali mengenai hak menguasai oleh negara untuk mengawasi kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pasal 1) dan Covenant on Civil Political Rights (Pasal 1) tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini juga menegaskan mengenai hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya.
5. Declaration on the Human Environment Tahun 1972 di Stockholm. Dalam Pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan SDA-nya sesuai dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya masing-masing. Dalam pemanfaatan SDA tersebut, negara bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di wilayahnya sendiri, maupun di wilayah negara lain.

1. Migas sebagai SDA strategis merupakan kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara (Pasal 4 ayat 1 UU Migas).
2. Penguasaan oleh negara dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 ayat 2 UU Migas).
3. Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, pemerintah membentuk Badan Pelaksana (Pasal 4 ayat 3 UU Migas) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas (Pasal 1 angka 23 jo Pasal 44 ayat 2 UU Migas) dan Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi dan pengangkutan gas bumi melalui pipa di bidang hilir (Pasal 1 angka 24 jo Pasal 8 ayat 4, Pasal 46, dan Pasal 47 UU Migas).
4. Kepemilikan SDA tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan (Pasal 6 ayat 2).

Selain UU Migas 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi juga mengisyaratkan prinsip kedaaulatan negara atas SDA. Pasal 6 ayat (3) berbunyi: "Dalam hal krisis energi dan darurat energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan".

UU Migas 1960 dan UU Migas 2001 secara eksplisit memilih kontrak kerja sama sebagai bentuk hukum pengusahaan di bidang hulu migas. Bedanya, UU Migas 1960 secara tegas dan spesifik menetapkan jenis Kontrak Production Sharing (KPS) sebagai bentuk hukum pengusahaan hulu migas; sedangkan UU Migas 2001 tidak menyebut secara spesifik mengenai jenis kontraknya. Artinya, kegiatan usaha hulu migas dapat dilakukan dalam bentuk KPS maupun jenis kontrak kerja sama lainnya yang menguntungkan negara.

Masalahnya adalah, terutama jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan negara atas SDA, mengapa memilih kontrak kerja sama sebagai bentuk hukum pengusahaan hulu migas? Mengapa, misalnya, tidak memilih izin sebagai bentuk hukum pengusahaan migas seperti halnya dalam pengusahaan mineral dan batu bara atau panas bumi? Bukankah dasar hukum pengusahaan migas, mineral dan batu bara, dan panas bumi bersumber pada ketentuan yang sama, yaitu Pasal 33 UUD 1945 ? Jika di Indonesia terjadi darurat migas, dapatkah negara yang notabene sebagai pemegang kedaualatan atas energi mengambil langkah-langkah kebijakan sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, di antaranya membatalkan kontrak migas yang ada?