Pertamina Siap Laksanakan Kebijakan Pengaturan BBM Bersubsidi

JAKARTA. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan menyatakan kesiapan Pertamina untuk menerapkan kebijakan pengaturan BBM Bersubsidi yang akan mulai akhir kuartal I tahun 2011 yang dengan wilayah Jabodetabek sebagai wilayah pertama diterapkannya kebijakan tersebut. Kebutuhan anggaran untuk menyiapkan sarana dan fasilitas di tiga depot yang melayani wilayah Jabodetabek diperkirakan mencapai Rp 1.5 milyar.wilayah Jabodetabek dipasok melalui tiga depot yaitu, Depot Plumpang, Cikampek dan Tanjung Gerem. Depot Plumpang kapasitas timbun premium sebesar 106.260 KL dan pertamax 34.154 KL. Untuk tangki no 5 proses pengalihan telah dimulai sejak Desember 2010 (11.000 KL),dan tangki no 13 (11.000 KL) akan siap bulan Februari 2011. Cikampek dan Tg. Gerem tidak diperlukan relokasi premium ke pertamax. Estimasi kebutuhan dana untuk penyediaan sarana dan fasilitas pengalihan premium ke pertamax untuk ketiga depot timbun tersebut diperkirakan sebesar Rp 1.5 milyar. Dengan asumsi pengalihan sebesar 52-53% dari premium ke pertamax. "Secara umum infrastruktur Depot di Jabodetabek sudah siap per Januari 2011", ujar Karen di acara Sosialisasi Pengaturan BBM Bersubsidi kemarin, Rabu (22/12/2010).Jumlah SPBU di Jabodetabek sebanyak 720, sampai dengan 21 Desember 2010, 551 SPBU (77%) sudah siap untuk menjual pertamax. SPBU yang berpotensi switching tangki pendam ada 128 SPBU. SPBU yang masih memerlukan investasi tangki di kecamatan > 1 SPBU sebanyak 38 SPBU belum dikerjakan dan SPBU yang memerlukan investasi tangki di kecamatan hanya memiliki 1 SPBU ada 3 SPBU. total keseluruhan dispenser bulan Desember 2010 untuk premium adalah sebanyak 1.715 dispenser dan pertamax 821 dispenser. ditargetkan pada saat penerapan kebijakan pengaturan BBM Bersubsidi bulan April 2011 nanti, dispenser premium sebanyak 1.264 dan pertamax ditingkatkan menjadi 1.260 dispenser.SPBU berpotensi switching sebanyak 128 SPBU tersebut, terbagi dua, satu untuk yang perbandingan kapasitasnya sudah sesuai dengan omset (18 SPBU) diwajibkan switching (max 31 Jan) dan SPBU yang perbandingan kapasitas tidak sesuai dengan omsetnya (110 SPBU) diberikan tiga alternatif, pertama switching (max 31 Jan), memasang Mini Dispensing Unit (max 15 Feb) dan terakhir melakukan investasi tangki pendam (max 1 Maret).Untuk SPBU yang masih memerlukan investasi tangki pendam di kecamatan yang memiliki lebih dari 1 SPBU dan di kecamatan yang hanya memiliki 1 SPBU. diberikan dua alternatif, satu hanya memasang Mini Storage Unit (max diselesaikan 15 Februari 2011) dan investasi tangki pendam (max diselesaikan 1 Maret 2011)."Untuk alternatif satu, dimana storage dan dispenser terpisah itu membutuhkan biaya Rp 175 juta, sementara alternatif kedua, investasi tangki pendam itu membutuhkan biaya Rp 300 juta. Tata pelaksanaannya diharapkan akhir Februari 2011 pun sebetulnya sudah siap", tutur Karen.Menurut Karen,beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah terkait dengan implementasi pengaturan ulang BBM Bersubsidi yaitu, perlu memberikan bantuan penjagaan keamanan H-7 sampai program pengaturan ini terimplementasi secara merata di P. Jawa, perlindungan hukum bagi pengusaha dan operator pompa di SPBU, pinjaman berbunga murah dari Bank untuk investasi tangki pendam SPBU dan dispenser bagi pengusaha SPBU yang dapat diambil dari dana penghematan pembatasan BBM PSO dan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. (SF)

Share This!