PLN Bersama Jokowi Bahas Pengembangan Sistem Kelistrikan Jakarta

Wednesday, 8 May 2013 - Dibaca 2885 kali

JAKARTA - Kebutuhan pasokan listrik Jakarta akan meningkat pesat untuk 10 tahun mendatang. PLN memperkirakan permintaan listrik kota Jakarta mencapai 9.800 MW pada tahun 2021. Beban puncak Jakarta saat ini mencapai 6000 MW sedangkan beban puncak sistem Jawa-Bali mencapai 21.000 MW.

Hal ini mengemuka pada pertemuan jajaran direksi PLN yang dipimpin Direktur Utama Nur Pamudji dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bersama jajaran pemerintah DKI Jakarta membahas rencana pengembangan kelistrikan Jakarta, di Balaikota Jakarta, Rabu, 8 Mei 2013.

Menghadapi kenaikan permintaan listrik di Jakarta, PLN akan memperkuat pasokan listrik ke Jakarta dengan membangun jaringan melalui saluran udara 500 kV dengan memanfaatkan trase saluran udara 150 kV yang sudah ada. "kami menggunakan trase yang sudah ada yakni sistem tower 150 kV, jadi kami tingkatkan saja, di atasnya ada transmisi 500 kV di bawahnya ada 150 kV", ucap Direktur PLN Murtaqi Syamsudin.

Saat ini listrik Jakarta dipasok dari Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV yang mengelilingi Jakarta yakni GITET Bekasi, GITET Cawang, GITET Cibinong, GITET Depok, GITET Gandul, GITET Kembangan, dan GITET Balaraja. Semua GITET ini sudah terhubung dengan sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali. Selain dari GITET, listrik Jakarta juga dipasok dari tiga pembangkit yang ada di Jakarta yaitu PLTGU Muara Karang, PLTGU Tanjung Priok, dan PLTU Lontar, Banten.

Untuk menopang pertumbuhan beban listrik Jakarta 10 tahun ke depan yang bisa mencapai 10.000 MW, selain PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok harus tetap beropeasi, PLN harus menghubungkan GITET yang ada di utara Jakarta, koridor utara, mulai dari GITET Kembangan, GITET Duri Kosambi, Muara Karang, sampai Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok dihubungkan lagi hingga ke pembangkit listrik Muara Tawar di Bekasi. Sehingga pembangkit listrik Muara Tawar dapat langsung memasok listrik ke Jakarta. Total kapasitas PLTU Muara Tawar saat ini mencapai 1.500 MW. Selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 2.200 MW.

Selain itu, PLN juga harus menghubungkan GITET Cawang dengan GITET Gandul. "Cawang ini trasenya sudah ada, kami tinggal melakukan up rating sama seperti yang di koridor utara. Dengan upaya ini, kami harapkan pasokan listrik ke Jakarta akan betul-betul kuat", ujar Murtaqi.

Senada dengan Murtaqi, Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil Jokowi mengatakan bahwa DKI Jakarta butuh dukungan pasokan listrik dari PLN dalam ukuran besar. "Terus terang butuh dukungan pasokan dari PLN yang luar biasa. Listriknya nanti untuk kereta api listrik, MRT, monorel. Semuanya nanti dengan kawasan ekonomi khusus di Marunda, mau kita mulai semuanya . Akan banyak sekali, karena target kita bukan hanya target yang ratusan, tapi ribuan dalam waktu yang sangat pendek. Untuk itu kami mohon antisipasi", ujar Jokowi.

Sementara itu, Dirut PLN Nur Pamudji, menambahkan bahwa selain penambahan saluran udara 500 kV, PLN juga menanam kabel listrik bawah tanah di Jakarta. Penanaman kabel listrik bawah tanah ini juga untuk menghubungkan gardu induk yang belum tersambung antara koridor barat dan koridor timur Jakarta. "Kami akan tambah kabel listrik di bawah jalan, sehingga kalau ada gangguan, bisa diambil alih pasokannya. Biasanya dipasok dari koridor timur, bisa dialihkan pasokannya dari koridor barat", jelas Nur Pamudji.
Tentu saja upaya penguatan pasokan listrik Jakarta ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang dihadapi PLN adalah peraturan daerah Jakarta tentang pelaksanaan pemberian kompensasi dan pembebasan tanah di bawah jalur saluran udara listrik.

Terdapat satu peraturan daerah dan dua peraturan gubernur DKI Jakarta tentang hal ini. Perda DKI No.8/1999 menyatakan bahwa tanah di sepanjang jalur jaringan utilitas dibebaskan. Begitu pula dengan peraturan gubernur no.149/2000 menyatakan tanah di sepanjang jalur utilitas dibebaskan dengan jarak bebas koridor terdekat minimal 30 meter. Di sisi lain, PLN berpegang kepada undang-undang 30/2009 tentang kelistrikan yang menyatakan tanah di bawah jalur tidak dibebaskan tetapi dilakukan pemberian kompensasi sesusai peraturan yang berlaku. PLN mengajukan permohonan peninjauan atas peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut supaya dapat mendukung pengembangan sistem jaringan listrik di Jakarta.

Menanggi hal ini, Jokowi mengatakan bahwa posisinya mendukung upaya PLN dalam penguatan jaringan listrik Jakarta. "Kalau kami dari sisi tadi saya kira tidak ada masalah, artinya akan kami berikan dukungan tapi ini masalah perda saja yang akan kami bicarakan, kalau kita back up dengan pergub mungkin dengan catatan tadi, dengan menggunakan trase lama yang sudah ada, nanti akan kami buatkan aturannya", pungkas Jokowi

Share This!