Program Indonesia Terang, Pemerintah Akan Berikan Insentif

MAYBRAT - Program Indonesia Terang (PIT), merupakan upaya Pemerintah melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan di wilayah setempat. PIT juga bagian dari program pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW untuk memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional, dari 85% pada 2015 menjadi 97% pada 2019. PIT akan menyasar rumah tangga sejumlah 2.527.469 Kepala Keluarga (KK) dan ditargetkan hingga akhir 2019 kelak 10.300 desa sudah terlistriki.

PIT tidak seluruhnya menggunakan anggaran negara, karena itu dalam pelaksanaannya Pemerintah akan melibatkan banyak pihak termasuk swasta. " Tugas Pemerintah yaitu, menyiapkan dana stimulus untuk tempat-tempat yang betul-betul tidak bisa dikerjakan oleh koorporasi dan korporasi yang mengerjakan itu akan diberi insentif," ujar Menteri ESDM, Sudirman Said, usai mencanankan Program Indonesia Terang di Papua kemarin, Kamis (21/4).

Insentif yang akan diberikan Pemerintah antara lain dalam bentuk tarif yang menarik dan kemudahan-kemudahan kepada investor yang akan menanamkan dananya untuk Program Indonesia Terang, lanjut Sudirman.

"Untuk melistriki 12.659 desa pada program Indonesia Terang kita memerlukan dana antara Rp 90 trilun hingga Rp 100 triliun dan APBN diperkirakan hanya akan menyediakan Rp 20 triliun, jadi sisanya kita ambil dari investasi," tambah Sudirman.

Mengenai caranya, Sudirman menjelaskan, akan menggunakan dana ketahanan energi kemudian dijadikan skema untuk pemberian insentif agar investasi dari kalangan korporat atau dari swasta lebih bisa terjustifikasi.

Sudirman berharap, skema dana ketahanan energi segera dapat diajukan dalam APBN-P sekitar bulan Mei atau Juni, kemudian dana itu kita siapkan sebagai dana matching fund. " Yang sudah masuk APBN 2016 juga sudah ada, yakni untuk enam Provinsi ada Rp 441 milyar dan kedepan jika DKE sudah dijalankan akan lebih banyak," lanjut Sudirman.

Untuk mengatasi kendala dan masalah dijelaskan Sudirman, di level nasional dibentuk satgas yang dipimpin Said Didu serta dibentuk region-region yang match dengan PLN dan disetiap Provinsi akan ada task force yang akan mengindentifikasi masalah dengan cepat, kembali Sudirman menjelaskan.

"Kita sedang jalan melakukan sosialisasi sekaligus planning. Jadi dengan ini setiap Kabupaten akan dapat dipertajam kebutuhannya apa, rencananya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Jadi planning institusi sudah dibentuk, dana sudah kita siapkan, dan orang sedang kita bangun timnya, ujar Sudirman. (SF)

Share This!