Soal Pembatasan BBM, Kebijakan Pemerintah Tidak Akan Memberatkan Rakyat

JAKARTA - Pemerintah meminta rakyat untuk tetap tenang dan percaya Pemerintah dan DPR akan mencari jalan terbaik untuk rakyat terkait dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi.

"Kebijakan pemerintah tidak akan memberatkan rakyat, sehingga kami minta rakyat untuk tetap tenang dan menunggu pembicaraan selanjutnya antara Pemerintah dan DPR untuk memutuskan pembatasan BBM bersubsidi ini," demikian disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik usai Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi, di Jakarta (30/01/2012).

Hasil raker menyebutkan, mengingat perpindahan pengguna premium ke pertamax pada kendaraan roda empat pribadi dianggap terlalu mahal dan tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pelaksanaan konversi BBM ke BBG dianggap mempunyai tingkat kompleksitas kesulitan yang cukup tinggi, muncul usulan alternatif kebijakan dengan melakukan pengurangan besaran subsidi pada penjualan premium per liternya serta usulan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 dan adanya pengajuan judicial review Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI oleh kelompok masyarakat.

Salah satu poin kesimpulan pada Raker ini juga menyatakan, bahwa dalam rangka persiapan untuk melaksanakan amanat UU No. 22 Tahun 2011, maka Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk mempersiapkan:

• Road map percepatan pembangunan infrastruktur BBM Non Subsidi (kilang, tangki timbun terminal, mobil tangki, dan SPBU) serta kebijakan insentif terkait.
• Rencana terpadu percepatan program konversi BBM ke BBG, meliputi penyiapan alokasi gas, pipanisasi, SPBG, dan converter kit.
• Rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat.
• Program kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (TKP4BBM) dalam rangka mengawal penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

untuk segera disampaikan ke Komisi VII DPR RI.

Raker ini merupakan pertemuan kedua Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi. Setelah pertemuan pertama sekitar dua pekan lalu, Komisi VII DPR juga mengundang stakeholder untuk dimintai pendapatnya mengenai rencana pembatasan BBM bersubsidi. (KO)

Share This!