Tutup 2017, Presiden Jokowi Resmikan 17 Titik BBM Satu Harga: Wujud Pemerataan dan Keadilan Sosial

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 00166.Pers/04/SJI/2017

Tanggal: 29 Desember 2017

TUTUP 2017, PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN 17 TITIK BBM SATU HARGA: WUJUD PEMERATAAN DAN KEADILAN SOSIAL

Menjelang penghujung tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meresmikan 17 titik penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang dipusatkan di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12).

Dengan peresmian tersebut, maka total lembaga penyalur BBM Satu Harga yang telah beroperasi pada tahun 2017 menjadi 57 titik, setelah 40 titik telah beroperasi sebelumnya. Pemerintah menargetkan program BBM Satu Harga dapat mencakup 159 titik hingga tahun 2019.

Melalui program BBM satu harga, seluruh pelosok tanah air terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) akan dapat menikmati BBM dengan harga yang sama. Masyarakat yang sebelumnya harus mengeluarkan Rp 7.000 hingga Rp 100.000 untuk 1 liter BBM, kini bisa membeli dengan harga Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 untuk Solar.

Presiden Jokowi menegaskan, selain memberikan harga BBM yang sama di seluruh wilayah Indonesia, akses masyarakat untuk mendapatkan BBM juga semakin mudah, karena menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan sebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebelumnya memang di tempat-tempat yang terpencil harganya (BBM) 10 kali lipat, (bahkan) 15 kali dari harga yang ada di pulau Jawa. Ini yang kita kejar," ujar Presiden dalam sambutannya.

Jokowi mengungkapkan, saat pertama kali program BBM Satu Harga diumumkan banyak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan. "Program ini (dapat berjalan) karena memang tidak terlalu sulit, tidak terlalu mahal biayanya dan saat itu saya suruh menghitung pada Menteri ESDM dan Menteri BUMN, berapa sih biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Tadi sudah disebutkan oleh Menteri ESDM kurang lebih Rp 800 miliar. Kalau dulu subsidi BBM kurang lebih Rp 300 triliun saja diberikan, ini masak tidak lebih satu triliun saja tidak diberikan. Itulah saya putuskan kenapa BBM Satu Harga itu hadir," terang Jokowi.

Senada dengan apa yang disampaikan Jokowi, Menteri ESDM menyampaikan bahwa program ini merupakan pengejawantahan dari energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus terus dicari cara agar harga energi bagi masyarakat semakin terjangkau dan biaya penyediaan energi semakin ekonomis.

Jonan melaporkan dari 57 lokasi yang beroperasi tahun ini, total penyaluran BBM bulanan BBM Satu Harga nantinya mencapai sekitar 4.000 KL per bulan atau per harinya 133 KL. "Realisasinya dari penyalur yang telah beroperasi ini untuk Premium sekitar 11.000 KL dan Solar sekitar 6.000 KL per tahun," terang Jonan.

Pada kesempatan ini Jonan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu dalam suksesnya program BBM Satu Harga. "Terima kasih kepada semua pihak,BBM Satu Harga ini bisa terwujud karena adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat," ungkapnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Satya Widya Yudha, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansrullah Asa, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi

Siaran Pers ini dapat dilihat juga di www.esdm.go.id

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama

Agung Pribadi (085795502038)

Ikuti linimasa kami di:

Facebook: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Twitter: @KementerianESDM

Instagram: @kesdm

I. Daftar Penyalur BBM Satu Harga yang Diresmikan Presiden Jokowi (29/12):

1. Kec. Mindiptana (Boven Digoel, Papua)

2. Kec. Sajingan Besar (Sambas, Kalimantan Barat)

3. Kec. Kep. Aruri (Supiori, Papua)

4. Kec. Inanwatan (Sorong Selatan, Papua Barat)

5. Kec. Weda (Halmahera Tengah, Maluku Utara)

6. Kec. Waropen Bawah (Waropen, Papua)

7. Kec. Tj. Palas Tengah (Bulungan, Kalimantan Utara)

8. Kec. Wangi-wangi Selatan (Wakatobi, Sulawesi Tenggara)

9. Kec. Puring Kencana (Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)

10. Kec. Tabalar (Berau, Kalimantan Timur)

11. Kec. Kelay (Berau, Kalimantan Timur)

12. Kec. Nonggunong (Sumenep, Jawa Timur)

13. Kec. Jemaja (Anambas, Kepulauan Riau)

14. Kec. Tambelan (Bintan, Kepulauan Riau)

15. Kec. Pulau Laut (Natuna, Kepulauan Riau)

16. Kec. Serasan (Natuna, Kepulauan Riau)

17. Kec. Sandai (Ketapang, Kalimantan Barat)

II. Daftar Penyalur BBM Satu Harga yang telah Beroperasi:

18. Kec. Krayan (Nunukan, Kalimantan Utara),

19. Kec. Hingk (Pegunungan Arfak, Papua Barat),

20. Kec. Ilaga (Puncak, Papua),

21. Kec. Elelim (Yalimo, Papua),

22. Kec. Kenyam (Nduga, Papua),

23. Kec. Kasonaweja (Mamberamo Raya, Papua),

24. Kec. Kobakma (Mamberamo Tengah, Papua),

25. Kec. Karubaga&Wenam (Tolikara, Papua) dan

26. Kec. Sugapa (Intan Jaya, Papua).

27. Kec. Pulau-Pulau Batu (Nias Selatan, Sumatera Utara)

28. Kec. Siberut Selatan (Kep. Mentawai, Sumatera Barat)

29. Kec. Kep. Karimunjawa (Jepara, Jawa Tengah)

30. Kec. Raas (Sumenep, Jawa Timur)

31. Kec. Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat)

32. Kec. Long Apari (Mahakam Ulu, Kalimantan Timur)

33. Kec. Labuhan Badas (Sumbawa, Nusa Tenggara Timur)

34. Kec. Waingapu (Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur)

35. Distrik Paniai Barat (Paniai, Papua)

36. Kec. Wangi-wangi (Wakatobi, Sulawesi Selatan)

37. Kec. Morotai Utara (Pulau Morotai, Maluku Utara)

38. Kec. Moswaren (Sorong Selatan, Papua Barat)

39. Kec. Melonguane (Kep. Talaud, Sulawesi Utara)

40. Kec. Kayoa Barat (Halmahera Selatan, Maluku Utara)

41. Kec. Danau Sembuluh (Seruyan, Kalimatan Tengah)

42. Kec. Amalatu, Kab. Seram Barat (Maluku)

43. Kec. Paloh, Kab. Sambas (Kalimantan Barat)

44. Kec. Nusa Penida (Klungkung, Bali)

45. Kec. Kabaruan (Talaud, Sulawesi Utara)

46. Kec. Suasapor (Tambrauw, Papua Barat)

47. Kec. Oksibil (Pegunungan Bintang, Papua)

48. Kec. Lahomi (Nias Barat, Sumatera Utara)

49. Kec. Bunguran Timur (Natuna, Kepulauan Riau)

50. Kec. Pulau Tiga (Natuna, Kepulauan Riau)

51. Kec. Enggano (Bengkulu Utara, Bengkulu)

52. Kec. Biduk Biduk (Berau, Kalimantan Utara)

53. Kec. Atambua (Belu, Nusa Tenggara Timur)

54. Kec. Sipora Utara (Kep. Mentawai, Sumatera Barat)

55. Kec. Una-una (Tojo Una-una, Sulawesi Tengah)

56. Kec.Ledo (Bengkayang,Kalimantan Barat)

57. Kec.Balai/ Desa BatangTarang (Sanggau, Kalimantan Barat)

Share This!