Dampingi Kunjungan Kerja DPR ke Jawa Barat, Dirjen Gatrik Tekankan Peningkatan Akses Listrik

Thursday, 25 May 2023 - Dibaca 260 kali

Cadangan listrik di seluruh Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Barat berada dalam keadaan normal, begitu pula dengan rasio elektrifikasi sudah cukup tinggi. Rasio Elektrifikasi Jawa Barat mencapai 99,96% dan Rasio Desa Berlistrik sudah 100%. Namun masih terdapat beberapa ruma tangga yang belum merasakan listrik. Untuk itu dukungan Komisi VII DPR RI sangat diperlukan untuk akselerasi program peningkatan akses listrik kepada masyarakat.

Hal tersebut Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat di Bandung , Kamis (25/05/2023).

Jisman mengungkapkan, kondisi sistem ketenagalistrikan saat ini penuh tantangan. Selain peningkatan pemerataan akses kelistrikan untuk masyarakat, persoalan lain adalah masih cukup tingginya ketergantungan sumber pembangkitan listrik kepada energi fosil khususnya PLTU batubara (bauran sebesar 67%).

"Ditambah masih adanya subsidi harga/caping batubara untuk PLTU," ujar Jisman.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses listrik, salah satunya dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang sudah dimulai pada Tahun 2022. Untuk Provinsi Jawa Barat telah terpasang 14.307 rumah tangga menyala melalui program BPBL di Tahun 2022.

"Kami mohon dukungan dan kerja sama dari Bapak/Ibu sekalian khususnya Bapak/Ibu di Komisi VII DPR RI untuk pelaksanaan Program BPBL 2023 agar masyarakat dapat segera menikmati listrik khususnya di Provinsi Jawa Barat," ungkap Jisman.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyampaikan bahwa tugas pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan energi listrik kepada masyarakatnya terutama dalam pengadaan dan pelayanan pendistribusian listrik kepada seluruh masyarakat.

Dony menyampaikan agar PT PLN (Persero) dapat terus dapat mengoptimalkan kesiagaan dan kesiapan instalasinya, serta memperkecil kemungkinan gangguan pelayanan agar kebutuhan listrik seluruh warga masyarakatnya dapat terjaga.

"Untuk PLN UID Jawa Barat milik PT PLN (Persero) memiliki tugas untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kelistrikan di wilayah Jawa Barat.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan bahwa PLN terus meningkatkan pengadaan dan pelayanan listrik kepada masyarakat, termasuk dalam membangun infrastruktur kelistrikan, mengoptimalkan kesiagaan dan kesiapan instalasinya, serta memperkecil kemungkinan gangguan pelayanan agar kebutuhan listrik seluruh warga masyarakatnya dapat terjaga.

Bentuk Tim Terpadu

Sebagai upaya monitoring terkait pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan untuk mengantisipasi kecelakaan atau gangguan pada instalasi tenaga listrik, Ditjen Ketenagalistrikan sedang merancang Rancangan Keputusan Menteri ESDM terkait tim terpadu keandalan dan keamanan ketenagalistrikan. Menurut Jisman, tim ini nantinya bertugas untuk monitoring pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, antisipasi, identifikasi, dan mitigasi potensi gangguan dan kecelakaan pada instalasi tenaga listrik.

"Antisipasi tersebut dilakukan untuk mencegah gangguan instalasi tenaga listrik yang bisa berdampak luas, seperti insiden blackout pada tahun 2019 lalu yang harus dihindari dengan melakukan monitoring atas gangguan, dan melaksanakan pemeliharaan secara rutin," ujar Jisman.

Tim terpadu keandalan dan keamanan ketenagalistrikan adalah tim yang akan dibentuk oleh Menteri ESDM dan beranggotakan unsur organik sektor ketenagalistrikan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) dari masing-masing wilayah regional sub unsur Pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

"Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan memastikan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami harap kunjungan kerja ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ketenagalistrikan secara komprehensif bersama - sama," tutup Jisman. (AT)