Dorong Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik, Ditjen Gatrik Gelar Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan
Pemerintah terus mendorong tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan efisiensi untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik yang berimbas pada turunnya tarif listrik. Penurunan susut jaringan tenaga listrik merupakan salah satu upaya PLN dalam melakukan efisiensi. Demikian dikatakan Kasubdit Harga Tenaga Listrik Jisman Hutajulu dalam sambutannya mewakili Diretur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan saat membuka Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik, Kamis (19/10), di Makassar.
"Pemerintah sangat concern terhadap penurunan susut jaringan karena potensi penghematan dari penurunan susut jaringan sangat besar," ujar Jisman.
Jisman menyampaikan penurunan susut jaringan yang signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Jika pada 2007 susut jaringan masih di kisaran 11%, pada 2016 realisasi susut jaringan telah mencapai sebesar 8,70%. Besaran susut tersebut masih memperhitungan tambahan kWh dari rekening minimum dan kWh komisioning.
Berdasarkan pola perhitungan oleh BPK dalam pelaksanaan audit subsidi listrik tahun 2016, tambahan kWh minimun dan kWh komisioning tidak masuk dalam penjualan tenaga listrik. Untuk menghindari perbedaan pola perhitungan, sejak tahun 2017 pola perhitungan susut jaringan mengikuti pola perhitungan BPK. Untuk itu telah disusun Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017 sebagai pengganti Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 1257 K/20/DJL.3/2013 yang berlaku selama ini. Dalam Perdirjen yang baru, PLN diwajibkan menyusun roadmap penurunan susut jaringan lima tahunan yang akan ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Diatur juga bahwa target tahunan yang ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan menjadi batas atas penetapan realisasi susut jaringan.
Susut jaringan tenaga listrik tahun 2017 ditargetkan sebesar 9,60%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2016, karena disesuaikan dengan pola perhitungan BPK. Sampai dengan semester I, realisasi susut jaringan yang ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan sebesar 9,57% (triwulan I sebesar 9,60% dan triwulan II sebesar 9,55%).
Di akhir sambutannya, Jisman mengharapkan workshop ini dapat mewadahi bagaimana susut tersebut diidentifikasi pada unit-unit PT PLN (Persero) terkecil - baik susut teknis maupun nonteknis - sehingga dengan mudah melakukan upaya-upaya penurunan susut.
Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi David F Silalahi dalam paparannya menyampaikan penurunan susut dapat dicapai melalui beberapa upaya, di antaranya adalah meningkatkan kualitas jaringan distribusi, penambahan trafo distribusi sisipan baru, dan meningkatkan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam workshop ini juga dihadirkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan Suryo Utomo untuk memberikan penjelasan mengenai peran PPNS dalam menurunkan susut jaringan nonteknis.
"Penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan kasus terbanyak yang ditangani PPNS Ketenagalistrikan. Dengan penegakan hukum, diharapkan susut nonteknis dapat menurun," Suryo menjelaskan.
Workshop di Makassar ini merupakan kegiatan ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Semarang (5-6 Oktober 2017) dan Balikpapan (12-13 Oktober 2017). Workshop serupa direncanakan akan diselenggarakan di Palembang sekaligus menjadi penutup rangkaian workshop. (AMH)