Kick-off Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Sektor Energi Dimulai, Energi Berkelanjutan Jadi Prioritas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memulai Kick-off Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk sektor energi, di Jakarta, Jumat (31/3/2023). Sektor energi menjadi salah satu bagian dari pilar Sustainability, yang menyokong Keketuaan Indonesia di ASEAN bersama dua pilar lainnya yakni Recovery and Rebuilding dan Digital Economy. Arifin menyampaikan, energi berkelanjutan menjadi prioritas dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tersebut.
"Indonesia akan memprioritaskan ketahanan energi berkelanjutan melalui pengembangan interkonektivitas pada ASEAN Power Grid dan Trans ASEAN Gas Pipeline untuk mempercepat transisi energi di Asia Tenggara," ujarnya.
Lebih lanjut Arifin menjelaskan bahwa kawasan ASEAN memiliki sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) lebih dari 17.000 GW untuk mencapai target percepatan transisi energi. Untuk target jangka pendek, Arifin mengatakan porsi EBT pada bauran energi ditargetkan mencapai 23%, dan porsi EBT pada kapasitas pembangkit sebesar 35% di tahun 2025 sesuai ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC).
Untuk target jangka menengah, ia menuturkan Nationally Determined Contributions (NDCs) tahun 2030 diharapkan sesuai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca masing-masing negara ASEAN. Sedangkan target jangka panjangnya adalah tercapainya Net Zero Emission (NZE) sekitar tahun 2050. Arifin mendorong seluruh anggota ASEAN untuk mendeklarasikan target NZE pada ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-41 pada Agustus 2023.
"Komitmen bersama ini akan menjadi dasar roadmap NZE ASEAN yang dapat digunakan sebagai rencana aksi transisi energi yang adil, terjangkau, andal dan berkelanjutan dengan prinsip "no one left behind" sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial serta prioritas masing-masing negara ASEAN," Arifin menyampaikan.
Untuk mencapai target-target tersebut, Arifin mengatakan perlunya kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarnegara ASEAN untuk peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara masif, pengembangan teknologi bersih, pembangunan rantai pasok regional yang berkelanjutan, serta percepatan transfer teknologi, pengetahuan, dan keahlian antarnegara ASEAN.
Tak hanya itu, dukungan pendanaan dari negara maju dan institusi finansial global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) juga diperlukan. Berdasarkan laporan International Renewable Energy Agnecy (IRENA), ASEAN membutuhkan pembiayaan sebesar USD29,4 triliun pada tahun 2050 untuk pelaksanaan transisi energi dengan 100% EBT.
Isu lain yang diangkat oleh Arifin untuk mendukung transisi energi adalah pemanfaatan mineral kritis. Menurutnya, potensi mineral beberapa negara ASEAN memerlukan upaya bersama untuk pengembangan industri hilirisasi di kawasan ASEAN.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu selaku Senior Official on Energy (SOE) Leader Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN Event Series perdana akan dilaksanakan pada Rabu, 5 April 2023, di Hotel Shangri-La, Jakarta. Agenda pada kegiatan tersebut adalah terkait persiapan yang dibutuhkan untuk memperluas cakupan kesepakatan jual beli listrik antarnegara dalam skema ASEAN Power Grid (APG).
"Kegiatan ini akan menjadi titik awal pelaksanaan Priority Economy Deliverables dan Annual Priorities Keketuaan ASEAN 2023," ujarnya.
Kick-off Keketuaan ASEAN 2023 untuk sektor energi dihadiri oleh unit-unit pada Kementerian ESDM dan perwakilan organisasi internasional. Kegiatan ini diisi dengan panel diskusi bertajuk "Sustainable Energy Security through Interconnectivity" dengan narasumber dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Energy Transition Partnership (ETP), dan Centre for Policy Development (CPD). (AMH)