Pemerintah Dorong Penurunan Emisi Pembangkit Milik Privat (Captive Power)
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong penurunan emisi pembangkit listrik dalam upaya mencapai target transisi energi. Namun pembahasan transisi energi selama ini dinilai hanya terbatas pada kontribusi pembangkit milik PT. PLN (Persero), sedangkan masih banyak sistem tenaga listrik diluar milik PLN atau biasa disebut dengan Captive Power (kondisi di mana sebuah perusahaan mengelola dan menyediakan sumber pasokan listrik sendiri).
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara Seminar Dekarbonisasi Captive Power yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama USAID SINAR di Jakarta, Selasa, (28/03/2023).
"Selama ini pembahasan transisi energi hanya terbatas pada kontribusi PLN dalam upaya memenuhi komitmen penurunan emisi sektor pembangkit. Untuk itu, Pemerintah mendorong kontribusi penurunan emisi ini juga dapat dilakukan oleh captive power," ungkap Wanhar.
Lebih lanjut Wanhar menjelaskan bahwa pada acara KTT G20 di Bali, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana percepatan transisi energi bersih melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan didanai oleh International Partners Group (IPG) terdiri dari negara Jepang, AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Denmark, Norwegia dan Uni Eropa. Implementasi JETP diharapkan dapat mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dengan target emisi 290 juta ton CO2 pada tahun 2030.
"Target tersebut tidak hanya mencakup sistem tenaga listrik PLN, namun juga mencakup captive power yaitu wilayah usaha non PLN dan IUPTLS. Saat ini captive power diproyeksikan banyak menggunakan pembangkit berbahan bakar fosil baru dalam skala yang masif, sehingga peranan captive power akan sangat penting dalam pencapaian target emisi JETP tersebut," jelas Wanhar.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimudin menyatakan bahwa pemerintah memperhitungkan segala cara untuk mengurangi emisi.
"Semua yang dapat kita lakukan untuk mengurangi karbon di Indonesia, harus kita hitung, kita lakukan," ungkap Rachmat.
Director of Environment USAID Indonesia Bryan Dusza menyatakan bahwa USAID terus mendukung pemerintah Indonesia untuk mewujudkan transisi energi.
"Saya harap kita dapat terus bekerjasama untuk mengakselerasi dekarbonisasi di Indonesia," kata Bryan.
Program JETP yang merupakan kerjasama berbagai negara ini memiliki tujuan untuk membatasi jumlah pembangkit berbahan bakar fosil yang akan dibangun termasuk captive power. Program ini juga mengharapkan adanya kolaborasi untuk mengimplementasikan program energi terbarukan untuk menggantikan rencana pengembangan pembangkit fosil di captive power.
"Kami mengharapkan program ini nantinya dapat berkontribusi membantu program JETP dalam penyediaan tenaga listrik yang green dengan jumlah yang cukup, andal dan harga yang terjangkau sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia," tutup Wanhar. (U)