Pentingnya Kebijakan Unggul dan Berbasis Bukti Pada Pemerintahan
Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Hal tersebut disampaikan secara daring pada kegiatan Sharing Session Tips dan Trik Mengumpulkan Angka Kredit Analis Kebijakan, Kamis (07/07/2022).
"Masih banyak rekomendasi kebijakan yang dihasilkan analis kebijakan belum efektif di lapangan," ujar Sekretaris Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari.
Ida mengatakan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dibentuk sebagai respon terhadap berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik pada sektor pemerintahan. Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kualitas kebijakannya di tengah derasnya arus disruptive economy.
Tujuan penyelenggaraan Sharing Session Tips dan Trik Mengumpulkan Angka Kredit Analis Kebijakan ini adalah untuk menambah pemahaman para Pejabat Fungsional Analis Kebijakan sehingga lebih profesional dalam bekerja serta untuk lebih memahami cara pengumpulan Angka Kredit JFAK.
Ida berujar transformasi jabatan dari struktural ke fungsional membuat pemangku jabatan eselon III dan eselon IV yang bertransformasi menjadi Analis Kebijakan. "Dalam transformasi tersebut, kami melihat masih banyak Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang mengalami kebingungan dalam menyusun DUPAK. Belum lagi pejabat fungsional hasil transformasi masih disibukkan dengan kegiatan manajerial yang membutuhkan waktu adaptasi dalam membagi pekerjaan fungsional dan manajerial," ungkap Ida.
Narasumber yang pertama disampaikan oleh Akis Kusumaningsih dari Lembaga Administrasi Negara yang menyampaikan materi Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Akis mengatakan pentingnya surat penugasan terhadap analis kebijakan agar analis kebijakan tetap berkontribusi terhadap tujuan visi misi organisasi.
"Analis kebijakan tetap diberikan ruang yang lebih terbuka dengan tidak perlu surat penugasan, kreatifitasnya tetap bisa tersalurkan tetapi tujuan organisasi bisa tetap dicapai," ujar Akis.
Selanjutnya, narasumber kedua disampaikan oleh Barkun Kharisma Suko, Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Migas dengan materi Tips dan Trik Mengumpulkan Angka Kredit Analis Kebijakan.
"Pengumpulan DUPAK yang baik maka dokumentasi hasil pekerjaan yang lengkap merupakan 90% dari kita untuk bisa mengumpulkan DUPAK, jadi dokumennya harus lengkap dan cepat dikumpulkan," kata Barkun.
Ngopi @perpus.gatrik (Ngobrol Pintar Bersama Perpustakaan Ditjen Gatrik) dengan tema Sharing Knowledge Tips dan Trik Naik Jabatan Analis Kebijakan merupakan salah satu acara dari rangkaian kegiatan Forum Literasi perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022. (AT)