Percepat Transisi Energi, Dokumen Kebijakan dan Investasi CIPP Diluncurkan
Pemerintah bersama Sekretariat Just Energy Transitions Partnership (JETP) meluncurkan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), Selasa (21/11/2023), bertempat di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta. CIPP merupakan dokumen strategi yang akan digunakan Pemerintah sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari proses Transisi Energi Berkeadilan/JETP, namun bukan merupakan dokumen yang mengikat secara hukum.
"JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang dalam aspirasi Indonesia kita dapat mencapai NZE di tahun 2060," tutur Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Arifin menyampaikan Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target pengurangan emisi, termasuk melalui regulasi. Saat ini, tutur Arifin, Pemerintah bersama DPR sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Ia menyebut RUU EBET ini diharapkan dapat diputuskan dan disahkan menjadi Undang-Undang pada kuartal pertama tahun 2024.
"Undang-Undang ini tentu akan menjadi assurance terkait kebijakan pemanfaatan EBT sebagai prioritas untuk pengurangan emisi di negeri kita," ujar Arifin.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-Interim Erick Tohir menyampaikan apresiasinya atas peluncuran dokumen CIPP.
"Ini jalinan kerja sama yang luar biasa bagi Indonesia dengan para mitra yang memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia," kata Erick.
Ia menambahkan peluncuran CIPP ini menandakan perencanaan sudah selesai dan sudah saatnya dilanjutkan dengan implementasi.
"Ini untuk melaksanakan komitmen Indonesia untuk dekarbonisasi yang ambisius serta pembangunan ekonomi yang kuat dan mapan. Komitmen ini selaras dengan blueprint Indonesia Emas tahun 2045 yang mengurai sejumlah target untuk kepentingan Indonesia maupun global termasuk membuka akses energi bersih yang inklusif serta mampu meningkatkan kualitas SDM, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra menyebut CIPP akan terus dimutakhirkan agar dapat mencerminkan kondisi perekonomian global dan prioritas kebijakan dalam negeri.
"Dokumen CIPP merupakan "living document" yang akan terus di-update setiap tahunnya. Dokumen ini bukan dokumen kebijakan Pemerintah, namun sebagai salah satu landasan kebijakan dan bersifat masukan," ujar Edo.
Kerja sama JETP dimulai pada saat Presiden Joko Widodo bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden beserta para pemimpin negara IPG (International Partner Group) menyetujui komitmen yang dituangkan dalam joint statement yang bersifat tidak mengikat pada KTT G20 di Bali tanggal 15 November 2022.
Setelah peluncuran dokumen CIPP, pihak Sekretariat JETP akan berperan dalam pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan dengan cara mendukung proses persiapan proyek prioritas, memfasilitasi match-making dengan sumber pendanaan dalam JETP, melakukan monitoring and evaluation sembari terus memutakhirkan dokumen CIPP. (AMH)