Strategi Pemerintah Mencapai Rasio Elektrifikasi 99,9% pada Tahun 2019
Pemerintah berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui energi berkeadilan. Upaya mencapai energi berkeadilan adalah dengan menyediakan energi yang cukup, andal, dan terjangkau. Salah satu indikatornya adalah Rasio Elektrifikasi (RE). Sebagaimana diketahui, RE pada akhir 2018 mencapai 98,3%. Pada tahun 2019, Pemerintah menargetkan RE 99,9%. Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut dalam media gathering di depan awak media, Jumat (8/3/2019), di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
Rida mengawali paparannya dengan menjelaskan cara penghitungan RE. Rumus RE adalah jumlah rumah tangga yang berlistrik dibagi jumlah total rumah tangga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cq. Ditjen Ketenagalistrikan mengevaluasi dan menghitung RE per triwulan, dan dilaporkan pertengahan bulan berikutnya. Ia menyampaikan setelah dilakukan verifikasi, pembahasan RE dilanjutkan dengan mengundang stakeholder dan dituangkan dalam berita acara. Stakeholder dimaksud adalah Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah provinsi, PT PLN (Persero), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rida menegaskan angka RE dikeluarkan secara resmi oleh Ditjen Ketenagalistrikan. "Sekarang data ini (RE) datangnya hanya dari kami, Ditjen Ketenagalistrikan," kata Rida.
Agar tercapai RE 99,9% di tahun ini, ada 1.833.622 rumah tangga yang harus dilistriki. Selain melistriki dengan jaringan PLN (on grid), upaya melistriki juga dilakukan off grid melalui Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 992.841 rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu untuk pasang baru listrik. "Untuk nyambung listrik ini tidak hanya infrastrukturnya saja, tapi juga daya beli masyarakat. Jadi tidak sekadar infrastruktur PLN," Rida mengungkapkan. Untuk itu, menurut Rida, diperlukan sinergi dari berbagai pihak terkait agar bisa membantu Program Pasang Baru Listrik (P2BL).
Guna meningkatkan rasio elektrifikasi, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menyurati seluruh pimpinan daerah agar mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpartisipasi dalam P2BL.
"Pak Jonan sudah menyurati ke Gubernur. Sudah ada lima pemprov yang merespon. Angkanya bergerak terus, baik jumlah rumah tangga maupun provinsinya. Kita berharap bisa bertambah," ujarnya. Sudah ada lima provinsi yang menganggarkan P2BL dalam APBD mereka, yakni Sumatera Utara (800 rumah tangga/RT), Sumatera Barat (272 RT), Gorontalo (850 RT), Jawa Tengah (11.000 RT), dan Banten (10.000 RT).
Selain sinergi dengan pemerintah provinsi, P2BL dilakukan juga melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN dan Sinergi BUMN. Upaya lainnya adalah dengan merangkul partisipasi badan usaha sektor ESDM.
"Untuk memenuhi RE, bukan sekadar isu energi. Karena listriknya sudah cukup pun, RE sangat tergantung dari mampu atau tidaknya masyarakatnya," pungkas Rida. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak dalam P2BL, diharapkan target RE 99,9% dapat terwujud tahun ini. (AMH)