Dorong Pemerataan Akses Energi, 82 Persen Anggaran ESDM 2027 untuk Infrastruktur

JAKARTA - Akses energi masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2027 untuk pembangunan infrastruktur energi, mulai dari jaringan gas rumah tangga, listrik desa, hingga bantuan pasang baru listrik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, dari total pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.

"Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

Pemerintah menyiapkan Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah, Rp949 miliar untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga, serta Rp9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi.

Bagi masyarakat di wilayah yang belum menikmati layanan kelistrikan, pemerataan akses menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas manfaat pembangunan energi. Bahlil menyampaikan bahwa perhatian tidak hanya diarahkan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga desa dan dusun lain yang masih membutuhkan penanganan akses listrik.

"Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan," tegasnya.

Berdasarkan penyampaian Bahlil, saat ini masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan terkait akses kelistrikan. Pada program tahun 2025 yang diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik, sedangkan program tahun 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.

Dalam pelaksanaan BPBL, pemerintah juga memperhatikan mekanisme penetapan penerima manfaat agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses listrik. Bahlil menekankan pentingnya memastikan proses tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan energi.

"Desil itu penting. Tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala. Janganlah. Kita lakukan terobosan. Ini untuk rakyat kok," ujarnya.

Selain pembangunan listrik dan jaringan gas rumah tangga, anggaran infrastruktur energi tahun 2027 juga mencakup pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei sebesar Rp3,95 triliun, Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta Rp702,38 miliar, serta Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung Rp577,56 miliar.

Program lainnya meliputi penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani, tiga unit PLTMH, program kompor listrik, konversi 63.000 unit sepeda motor listrik, serta pembangunan Kapal Geomarin V.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur energi masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan penanganan ribuan titik yang belum terlayani listrik serta kebutuhan percepatan pembangunan di wilayah yang membutuhkan prioritas. Pemerintah menempatkan pemerataan akses sebagai salah satu arah utama dalam pengelolaan anggaran energi tahun 2027.

Rapat Kerja Komisi XII DPR RI kemudian menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur energi untuk memperluas pelayanan masyarakat dan memperkuat pemerataan akses energi dari Aceh hingga Papua.

Share This!