Listrik Jalan Menuju Peradaban

MOROTAI - Listrik merupakan kebutuhan dasar manusia dan tugas pemerintah untuk memenuhi kebutua tersebut. Terkait dengan tanggung jawab tersebut Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Terang yang menargetkan wilayah-wilayah Indonesia yang masih memiliki rasio elektrifikasinya rendah. Program Indonesia Terang diharapkan dapat membuat wilayah-wilayah di Indonesia khususnya bagian timur dapat menikmati listrik 24 jam seperti di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat.

"Menghadirkan akses listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat menjadi fokus utama dari Kementerian ESDM karena listrik merupakan pembuka menuju jalan peradaban yaitu perekonomian, pendidikan, kesehatan, teknologi, sampai pada pertahanan. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan harus dipandang sebagai sebuah gerakan yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar proyek pembangunan," ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said sesaat sebelum mendampingi Presiden RI meresmikan Proyek Infrastruktur Energi Baru Terbarukan di Wilayah Timur Indonesia, Selasa (5/4).

Untuk menjawab tantangan tersebut lanjut Sudirman, Pemerintah menyiapkan Program Indonesia Terang. Program ini merupakan tindak lanjut kesepakatan dari Bali Clean Energy Forum yang dilaksanakan pada Februari tahun ini, dan sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program Indonesia Terang menargetkan 12.659 desa tertinggal diseluruh Indonesia yang belum terlayani oleh listrik PLN, 2.519 diantaranya masih gelap gulita di malam hari. "Fokus program ada pada wilayah Indonesia Timur karena kurang lebih 65% dari desa-desa tersebut berada di wilayah ini," jelas Sudirman.

Energi terbarukan akan menjadi solusinya penyediaan listrik Program Indonesia Terang. Pendanaan program ini selama 5 tahun kedepan, akan berasal tidak hanya dari APBN namun juga dari BUMN seperti PLN, Pertamina dan LEN, pihak swasta dalam bentuk investasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. "Saat ini kami terus mematangkan rencana pelaksanaan bersama dengan pemerintah daerah, termasuk juga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan didaerah,"tambah Sudirman lagi. (SF)

Share This!