MESDM : Tidak Ada Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar bagi masyarakat, sekiranya ada kekurangan maka Pemerintah cq. PT Pertamina akan terus mengupayakan ketersediaanya. namun demikian kebutuhan dan pasokan yang diberikan tergantung upaya masyarakat dalam menggunakannya serta peran Pemerintah Daerah dalam mengatur kebijakan pengaturan BBM di wilayahnya masing-masing.Usai jumpa pers Rabu (9/3/2011) kemarin, Menteri ESDM menghimbau masyarakat agar menggunakan BBM seperlunya. "Gunakan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan normal. artinya, dimana-mana kalau bangsa lain bisa melakukan penghematan sebagai bentuk tenggang rasa atau sharing jika harga minyak dunia sedang tinggi karena gejolak sesaat, saya kira kita semua juga bisa"ujar Menteri ESDM.Selain kontribusi masyarakat, Menteri ESDM juga meminta peran aktif Pemerintah Daerah untuk ikut mengawasi pendistribusian BBM agar tepat sasaran dan tepat jumlah. Pada dasarnya lanjut Menteri, setiap kuota BBM bersubsidi nasional didasarkan kuota setiap daerah yang diusulkan sebelumnya, sehingga peran dan tanggung jawab bersama pemda sangat diperlukan. Untuk itu Pemerintah akan menugaskan BPH untuk menjalankan fungsinya dengan mengingatkan bahkan menegur Pemda-Pemda yang menggunakan BBM melebihi kuota yang sebelumnya sudah ditetapkan.Sekiranya ada Pemda yang meminta tambahan kuota karena kesalahan managemen pengaturan BBM Bersubsidi di wilayahnya, dengan tegas Menteri ESDM mengatakan, "Kita tidak akan mengorbankan program-programm pro rakyat dan APBN hanya karena "kemanjaan" Pemda tertentu yang tidak mampu memanage wilayah".Menteri menambahkan, meski saat ini harga minyak dunia terus mengalami peningkatan seiring bergejolaknya beberapa negara produsen minyak dunia Menteri ESDM menegaskan, tidak ada kebijakan kenaikan harga."Insya Allah kita bisa atasi itu dan harga minyak insya Allah tidak perlu naik. Tidak ada kebijakan kenaikan harga, jadi tidak perlu ada rush,"tegas Menteri (SF)

Share This!