Pengadaan Hulu Migas 2011 Capai Rp 106 Triliun

BANDUNG - Nilai pengadaan barang dan jasa oleh seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKS) minyak dan gas bumi (migas) mencapai US$ 11,81 miliar atau sekitar Rp 106 triliun. Dalam kurun waktu 2007-2011, terjadi peningkatan nilai pembelanjaan. Berdasarkan data BPMIGAS, tahun 2007 pengadaan masih sebesar US$ 6,6 miliar, naik menjadi US$ 7,97 miliar di 2008, tahun 2009 pembelanjaan sebanyak US$ 8,985 miliar, kemudian di tahun 2010 menjadi US$ 10,8 miliar.

Menurut Deputi Umum BPMIGAS, J. Widjonarko, pengadaan tahun-tahun mendatang akan makin meningkat mengingat adanya mega proyek andalan, seperti proyek Banyu Urip di Blok Cepu, Indonesia Deep Water di Selat Makassar, pengembangan lapangan gas Abadi di Blok Masela, hingga proyek gas Natuna Timur.

"Masing-masing proyek bernilai lebih dari US$ 2 miliar, bahkan ada yang belasan miliar dolar," kata Widjonarko saat membuka Rapat Kerja Forum Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung, sebagaimana dikutip dari website BPMIGAS.

Dia mengingatkan, pengadaan barang dan jasa merupakan titik paling ujung dalam proses pembelanjaan anggaran kegiatan hulu migas, sekaligus sebagai milestone dapat dimulainya eksekusi sebuah proyek.

"Sangat menentukan ketepatan waktu penyelesaian proyek karena dua per tiga biaya operasional dibelanjakan melalui fungsi pengadaan," katanya.

Widjonarko berharap adanya percepatan proses rantai pengadaan dengan tetap mengacu paada koridor yang berlaku, sembari meningkatkan pemberdayaan kapasitas nasional. Oleh karena itu, dia meminta fungsi pengadaan melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target blue print tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 91% pada tahun 2025.

"Tahun ini kami targetkan komitmen TKDN sebesar 65%," katanya. Dia mengakui, terjadi penurunan pencapaian komitmen TKDN dari 63,4% pada 2010 menjadi 60,6% di tahun 2011. Penurunan tersebut antara lain disebabkan perubahan tata cara perhitungan TKDN dari price basis menjadi cost basis.(TW)

Share This!