PETI Perburuk Iklim Investasi dan Merusak Lingkungan

"Masalah PETI telah berakumulasi menjadi masalah sosial, ekonomi, hukum. Pada sisi lain hal ini sungguh-sungguh telah menjadi promosi yang amat buruk bagi investasi di sektor pertambangan", ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (14/10) di Jakarta. Untuk itu Pemerintah mengajak semua pihak mengatasi PETI.

PETI adalah kegiatan pertambangan secara illegal. Umumnya dilakukan masyarakat dengan pengetahuan yang terbatas atau mengabaikan kaidah good mining practice. Kegiatan yang seakan-akan mengatasnamakan kepentingan rakyat atau masyarakat ini didukung oleh cukong bermodal besar yang hanya memikirkan keuntungan dalam jangka pendek.

Pada kesempatan tersebut Menteri ESDM menyadari bahwa keberadaan PETI "membawa manfaat" pada beberapa pihak tertentu. Seperti penyediaan lapangan pekerjaan serta mendorong kegiatan ekonomi. Hanya saja dalam jangka panjang usaha ini berpotensi membawa dampak negatif secara signifikan. Antara lain karena eksploitasi dilakukan secara besar-besaran tanpa mempedulikan daya dukung lingkungan.

Untuk menanggulangi PETI pemerintah membentuk Tim Terpadu pusat dan daerah pada tahun 2000-2003. Langkah ini kemudian diteruskan melalui berbagai pendekatan secara lintas sektoral antara lain dengan mengeluarkan Keppres No. 44 tahun 2004 yang menegaskan penanggulangan PETI dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasilnya, sejauh ini kegiatan PETI sudah berkurang. Pada beberapa daerah telah dilakukan pendekatan berupa sosialisasi dan kemitraan.

Menurut Menteri ESDM, saat ini diperlukan komitmen instansi terkait untuk menanggulangi masalah PETI secara bersama-sama. Langkah ini bertujuan melakukan kontrol dari sisi penawaran maupun permintaan dan jalur pengiriman keluar (ekspor). ''Sebab pada prinsipnya "supply" PETI tidak akan terjadi bila tidak ada pembeli yang mencari hasil PETI,'' tandas Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Share This!